Rangkul Transportasi Swasta, DAMRI Beri Solusi Kerja Sama

GM DAMRI Cabang Mataram, Sahdi.

Mataram (postkotantb.com)- Djawatan Angkutan Motor Republik Indonesia (DAMRI) Cabang Mataram, memberikan tanggapan positif, terhadap keresahan para pengusaha moda transportasi umum swasta, di pulau Lombok, Provinsi NTB.

"Benturan gesekan pasti ada. Karena itu, kami sendiri membuka ruang untuk dapat secara bersama-sama mensukseskan program pemerintah pusat, demi kemajuan kita bersama," ungkap General Manager (GM) DAMRI Cabang Mataram, Sahdi, Dikonfirmasi diruangannya, Jumat (13/8).

Dijelaskan, NTB merupakan salah satu daerah yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Dengan adanya penetapan itu, tentu harus didukung dengan sarana dan prasarana penunjang yang disediakan oleh pemerintah pusat, maupun daerah.

"Kementerian melakukan segala persiapan yang akan menunjang KSPN untuk dapat dijangkau atau dikunjungi dengan mudah," tuturnya.

Begitu pula dengan adanya program Kementerian Pariwisata dan industri Kreatif (Kemenparekraf) yang  menentukan beberapa lokasi di NTB yang masuk kategori Daerah Wisata Super Prioritas (DWSP). DAMRI dalam hal ini,  bertugas membuka jalur-jalur baru yang belum tersentuh para pengusaha moda transportasi umum swasta.

"Mengenai jalur-jalur kawasan wisata sebelum melayani trayek, terlebih dahulu kami membangun komunitas dengan pihak daerah setempat beserta para  pengusaha moda transportasi lainnya. Kami juga telah melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha setempat," cetusnya.

Upaya tersebut, kata Sahdi, dibarengi dengan sejumlah peluang kerjasama. Diantaranya, berupa penyerapan sumber daya manusia untuk ditempatkan sebagai agen, maupun supir armada DAMRI. Selain itu, perusahaan plat merah ini akan menerapkan aturan.

Yakni, DAMRI akan menentukan titik-titik di setiap trayek, sebagai halte khusus untuk penjemputan penumpang. Kemudian di masing-masing titik, DAMRI hanya menaikan penumpang sebanyak dua kali dalam sehari. Jadi, tidak setiap waktu DAMRI melayani penumpang.

"Perlu di garis bawahi, bahwa titik trayek, ditetapkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. DAMRI pada prinsipnya, menjalankan perintah, untuk melakukan trayek dengan ketentuan yang telah disepakati oleh pemerintah setempat," tegasnya.

"Meski begitu, kami juga memberikan peluang untuk pengusaha angkutan untuk ikut bersama-sama melakukan ini, karena kami sendiri tidak sepanjang waktu bisa melayani," sambungnya.

Soal tarif angkutan, diakui dia, telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Sebelum penentuan nilai tarif, pusat terlebih dahulu melaksanakan pengkajian, bersama pemerintah daerah. "Pihak kami tidak boleh menaikkan ataupun mengurangi," jelasnya.

Keberadaan DAMRI dalam pelaksanaan program yang diputuskan pemerintah, hanyalah bagian kecil dibanding setiap persiapan yang dilaksanakan sejumlah lembaga lainnya. Karenanya, dia berharap, upaya kerja sama tersebut, dapat menghasilkan sinergitas yang harmonis, demi mensukseskan program strategis pemerintah.

"Kami berharap dengan program dari kementerian ini kita bisa menjalin kerjasama agar kedepannya trayek yang baru dibuka ini bisa berkembang," harapnya.(RIN)