Koalisi Masyarakat Sipil Daerah Datangi BPDASHL Dodokan Moyosari

ORASI: Ilham Yahyu, menyampaikan Orasi di depan Kantor BPDASHL Dodokan Moyosari, Provinsi NTB, Senin (11/10).

 Ilham Yahyu desak Kepala BPDASHL Dodokan Moyosari Angkat Kaki

POSTKOTANTB, Mataram- Lembaga Advokasi Masyarakat Sipil daerah (Lamsida) dan Intitute Transparansi Kebijakan (ITK), tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Daerah, mendatangi di Kantor Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Dodokan Moyosari, Provinsi NTB, Senin (11/10).

Kedatangan koalisi ini, buntut dari dugaan ketidakjelasan pelaksanaan program Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan (KLHK), khususnya program PEN Mangrove tahun 2020 melalui BPDASHL, di wilayah NTB. Ketua Lamsida, Ilham Yahyu menyebut soal rehabilitasi kawasan hutan mangrove, khususnya di Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, tahun anggaran 2020.

Dikatakan Ilham Kementerian telah menggelontorkan dana sebesar Rp. 290 juta dengan lahan seluas 8 Hektare. Namun tambahnya, sesuai fakta lapangan, lahan yang dimanfaatkan hanya seluas 6 hektar dengan progres hanya mencapai 30 persen dan jumlah pemakaian bibit mangrove yang hanya 40 persen.

Hal tersebut memunculkan dugaan adanya konspirasi, manipulasi dan penyelewangan dana, dalam pelaksanaan program BPDASHL Dodokan Moyosari, melalui PPK, Rudy Yanto Taha. "Ini Belum di lokasi-lokasi lainnya di NTB," singgungnya.

Sebelum mendatangi institusi vertikal tersebut, pihaknya telah mencoba beberapa kali meminta klarifikasi dari Kepala Balai. Namun sayang, usahanya tidak membuahkan hasil.

"Kami berusaha untuk mendatangi kepala balai agar mau memberikan klarifikasi secara terbuka. Namun kepala balai malah tidak kooperatif dan selalu menghindar dengan alasan keluar daerah. Kalau memang tidak mampu, silahkan kepala balai angkat kaki dari jabatannya," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Evaluasi merangkap PPK, Rudy Yanto Taha, mengaku bingung atas dugaan yang dilontarkan Koalisi Masyarakat Sipil Daerah. Dia pun menilai dugaan tersebut mengada ada. Karena, luas lahan sudah sesuai, dana untuk pelaksanaan program mangrove ditransfer langsung dari rekening pemerintah ke rekening kelompok dan ke rekening masing-masing anggota kelompok masyarakat (account to account) sesuai prestasi kerja.

REHAB MANGROV: Salah satu contoh dari program rehabilitasi mangroev yang telah ditanam oleh kelompok masyarakat.

"Kami hanya menandatangani berkas soal pencairan, tentu saja bila syarat fisik dan administrasi untuk pencairan sudah terpenuhi, kami tidak pernah menyerahkan uang secara tunai kepada kelompok dan anggota kelompok. Uangnya dari negara langsung ditransfer ke rekening kelompok dan anggota kelompok. Kalau soal penyelewengan, harus ada pemeriksaan dari pihak yang berwenang, yaitu BPK atau BPKP atau Inspektorat Kemen LHK dulu," bebernya.

Dalam pelaksanaan kegiatan, lanjut Rudy, Tim Itjen Kemen LHK sebanyak 2 kali mendampingi BPDASHL Dodokan Moyosari. Yakni pada saat kegiatan berlangsung dan saat kegiatan selesai. Kegiatan ini juga dibantu oleh pendamping lapangan yang berasal dari Penyuluh dan Polhut KPH serta Babinsa. 

"Kalau soal teknis, saya jawab. Terkait permintaan koalisi untuk bertemu kepala balai, kami tidak bisa pastikan dan jawaban kepala balai bisa dipastikan sama dengan apa yang saya sampaikan. Seperti yang terjadi hari jumat 2 minggu lalu mereka datang. Tapi beliau sedang ada kegiatan di Semarang, setelah itu ada lagi undangan ke Djogjakarta untuk membahas tahun 2022. Setelah itu, hari ini ada lagi undangan ke Manggala Wanabhakti di Jakarta. Jadi bukan kami mau menghindar. Gak niat kami untuk menghindar," jelasnya.

Rudy pun berkomitmen, akan menyampaikan masalah tersebut, jika Kepala BPDASHL Moyosari telah tiba di NTB, meski dia tidak bisa memastikan kepulangan pimpinan balai tersebut. "Saya ini hanya stafnya beliau. Kapasitas saya hanya menyampaikan masalah ini," tutupnya.(RIN)