Ruslan Sebut, Poltekpar Lombok Ahli Cetak Ijazah Tapi Minim Skill
Lombok Tengah (postkotantb.com) - Pemerintah telah memberikan kompensasi pendirian kampus Poltekpar Lombok, di Praya Lombok Tengah (Loteng). Kompensasi tersebut, dihajatkan Pemerintah pusat, sebagai tempat mencetak Tenaga Kerja yang ahli di bidangnya, untuk disiapkan menyambut beroperasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Kecamatan Pujut Loteng.
Hanya saja sampai saat ini, pihaknya melihat belum ada terobosan baru yang patut dibanggakan, melainkan hanya mampu mencetak lulusan yang hanya mengandalkan Ijazah, namun minim skill.
Demikian dikatakan Politisi PDI Perjuangan, H. Ruslan Turmuzi kemarin.
Mengatakan demikian lanjut anggota DPRD NTB dapil Loteng, pasalnya sampai saat ini pihaknya melihat belum ada lulusan yang ditempatkan disejumlah perusahaan besar, baik yang bergerak dibidang perhotelan dan yang lainnya.
Sehingga hal ini patut dipertanyakan, apakah Poltekpar Lombok hanya bisa mencetak lulusan yang mengantongi ijazah semata, sedangkan skillnya minim.
"Sudah Lima tahun Poltekpar ini mencetak sarjana, tapi kok poltekpar tidak pernah membuat akses kerjasama dengan sejumlah perusahaan, terutama di beberapa hotel di NTB, termasuk lah dengan Sempiak Villas Selong Blanak Kecamatan Praya Barat Loteng," ungkapnya panjang.
Oleh karenanya, pihaknya mendorong agar Poltekpar untuk segera melakukan kerjasama atau bangun akses dengan sejumlah perusahaan, sehingga nantinya lulusan poltekpar Lombok, setelah lulus bisa langsung bekerja.
"Perusahaan pastinya akan berfikir, ketika lulusan poltekpar Lombok hanya mengandalkan ijazah namun tak ada skill," sindirnya.
Tidak adanya skill, sehingga itu juga berpengaruh terhadap minimnya pengalaman, oleh karenanya pihaknya berharap ilmu yang telah diberikan harus diimbangi dengan teori dan pelatihan.
Atas hal tersebut, pihaknya akan mendorong pemerintah untuk menekan pihak poltekpar Lombok membuat kerjasama untuk mensertifikasi, sebab itu bagian dari jaminan, selepas mereka di bangku perkuliahan, mereka tidak jadi pengangguran.
Anggota dewan lima periode ini menambahkan, melakukan sertifikasi dengan perusahaan itu sangat berpengaruh untuk keberlangsungan mereka dan jangan hanya mengandalkan magang.
"Saya harapkan, jangan samakan mensertifikasi dengan magang, sebab kalau magang hanya beberapa bulan, kalau mensertifikasi atau kerjasama, pasti perusahaan tersebut akan meminta kembali, dengan catatan mereka punya keilmuan mantap," ujarnya.
Sementara itu Direktur Poltekpar Lombok Herry Rachmat Widjaja, berulang kali di hubungi tidak bisa terhubung. Di konfirmasi via WhatsApp juga tidak ada tanggapan. (AP)
