Sumbawa Barat, (postkotantb.com) - Sejak diambil alih kerjasama media dari Humas Prokopim setda Sumbawa Barat ke Dinas Komukasi dan Informasi pada tahun 2022 ini, hingga memasuki bulan keempat belum juga ada kejelasan kontrak kerjasama, hal ini di karenakan Diskominfo belum memahami tupoksi sistim kerja sama dengan media, " kalau belum mampu jangan dipaksakan dong, ini kan membuat resah semua rekan rekan media, karena sudah memasuki bulan April ini belum juga ada kejelasan kontrak kerjasama " kata Edi Chandra Gunawan salah saty wartawan senior di KSB yang juga menjabat pemred bidikankameranews.com mewakili rekan-rekan media dalam rilis resminyanya ke poatkotantb.com Kamis (20/04/22)
Edi, sapaan akrabnya, juga menilai kinerja diskominfo masih belum sesuai harapan para awak media yang sejatinya merupajan corong pemda KSB, karena ini dapat dilihat dari kurang mampunnya kepala dinas kominfo dalam menjalin serta mengambil keputusan terhadap sistim kerjasama media dengan pemerintah daerah yang sudah berjalan selama 18 tahun ini, " selama ini tidak ada kendala sama apapun sejak kendali kerjasama dita gani oleh Humas Protokol, namun sangat disayangkan sejak diambil alih oleh Diskominfo, para owner dan kepala biro (wartawan-red) dibuat gaduh oleh kebijakan yang kontradiktif oleh kepala dinas kominfo " beber Edi.
Ditegsakan Edi, sejak diambil alih oleh Diskominfo, pihaknya selalu berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah Amar Nurmansyah ST terkait sistim kerja media, dan bahkan Sekda sudah memanggil beberapa kali Kepala Diskominfo untuk segera membuat MoU dengan Media, namun hal itu tidak dilaksanakan sama sekali oleh kadiskominfo dan bahkan cuek bebek, termasuk dalam pemasukan invoice tagihan pencairan, " kadiskominfo selalu berkilah kalau secara lisan disampaikan tidak menjadi acuan, harus melalui sistim surat pemberitahuan resmi, ini namanya mempersulit tagihan rekan rekan media., " ketus Edi
Ironisnya lagi, Kabag ULP juga turun tangan atas perinta Sekda, guna memberikan pemahaman sistim kerja sama media melalui kontrak MoU, namun hal itu tidak diindahkan " bayangkan saja puasa tinggal beberapa hari, namun tagihan belum ada yang di proses, kami selaku Biro terus didesak oleh perusahaan untuk segera menyetorkan tagihan tagihan, kadiskominfo itu kurang piawai membaca situasi, saat ini semua kita butuh persjapan Lebaran yang sudah dekat, terlebih kebutuhan dalam pelipuran juga tidak bisa jauh dari kuota, belum lagi biaya service tak terduga dengan kerusakan sarana pendukung dalam peliputan " kata Edi
Untuk itu, Kami atas nama ℝ𝕖𝕜𝕒𝕟 - ℝ𝕖𝕜𝕒𝕟 wartawan 𝕂𝕊𝔹..meminta 𝔹𝕌ℙ𝔸𝕋𝕀 copot 𝕂adis 𝕂ominfo...𝕜𝕒𝕣𝕖𝕟𝕒 Arahan pak 𝕤𝕖𝕜𝕕𝕒 𝕕𝕖𝕟𝕘𝕒𝕟 𝕤𝕚𝕤𝕥𝕚𝕞 𝕡𝕖𝕣𝕛𝕒𝕟𝕛𝕚𝕒𝕟 𝕂𝕠𝕟𝕥𝕣𝕒𝕜 ( 𝕄𝕠𝕌 ) 𝕞𝕒𝕤𝕚𝕟𝕘 𝕞𝕒𝕤𝕚𝕟𝕘 𝕞𝕖𝕕𝕚𝕒 , 𝕥𝕖𝕣𝕜𝕒𝕚𝕥 𝕥𝕒𝕘𝕚𝕙𝕒𝕟 𝕄𝕖𝕕𝕚𝕒 tidak digubris 𝕤𝕒𝕞𝕒 𝕤𝕖𝕜𝕒𝕝𝕚, 𝕊𝕖𝕙𝕚𝕟𝕘𝕘𝕒 𝕂𝕒𝕕𝕚𝕤𝕜𝕠𝕞𝕚𝕟𝕗𝕠 berkordinasi dengan BPKP 𝕕𝕚 𝕄𝕒𝕥𝕒𝕣𝕒𝕞, 𝕛𝕒𝕨𝕒𝕓𝕒𝕟 𝔹ℙ𝕂ℙ " 𝙈𝙚𝙙𝙞𝙖 𝙮𝙖𝙣𝙜 𝙢𝙚𝙢𝙗𝙖𝙣𝙜𝙪𝙣 𝙠𝙚𝙧𝙟𝙖 𝙨𝙖𝙢𝙖 𝙙𝙚𝙣𝙜𝙖𝙣 𝙋𝙚𝙢𝙙𝙖 𝙢𝙚𝙡𝙖𝙡𝙪𝙞 𝙨𝙞𝙨𝙩𝙞𝙢 𝙠𝙤𝙣𝙩𝙧𝙖𝙠 𝙙𝙚𝙣𝙜𝙖𝙣 𝙢𝙚𝙢𝙗𝙪𝙖𝙩 𝙈𝙤𝙐 𝙢𝙖𝙨𝙞𝙣𝙜 𝙢𝙖𝙨𝙞𝙣𝙜 𝙢𝙚𝙙𝙞𝙖."...𝙮𝙖𝙣𝙜 𝙢𝙚𝙣𝙟𝙖𝙙𝙞 𝙥𝙚𝙧𝙩𝙖𝙣𝙮𝙖𝙖𝙣 𝙨𝙚𝙠𝙖𝙧𝙖𝙣𝙜, 𝙢𝙖𝙢𝙥𝙪𝙠𝙖𝙝 𝙠𝙖𝙙𝙞𝙨𝙠𝙤𝙢𝙞𝙣𝙛𝙤 𝙢𝙚𝙣𝙮𝙚𝙡𝙚𝙨𝙖𝙞𝙠𝙖𝙣 "𝙗𝙖𝙮𝙖𝙧" 𝙩𝙖𝙜𝙞𝙝𝙖𝙣 𝙢𝙚𝙙𝙞𝙖 𝙙𝙞 𝙙𝙖𝙡𝙖𝙢 𝙗𝙪𝙡𝙖𝙣 R𝙖𝙢𝙖𝙙𝙖𝙣 𝙞𝙣𝙞...?.. 𝙄𝙣𝙞 𝙩𝙖𝙣𝙙𝙖𝙣𝙮𝙖 𝙆𝙖𝙙𝙞𝙨𝙠𝙤𝙢𝙞𝙣𝙛𝙤 𝙩𝙞𝙙𝙖𝙠 𝙗𝙞𝙨𝙖 𝙗𝙚𝙠𝙚𝙧𝙟𝙖.. (Red)
0 Komentar