Lombok Tengah, (postkotantb.com) - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Fraksi Golkar, Hamka Baco Kady dengan teliti menjabarkan kondisi keuangan negara saat ini. Sehingga pembangunan bendungan DAM Mujur Kecamatan Praya Timur Lombok Tengah (Loteng), tahun 2023 mendatang tidak bisa menjamin untuk bisa dikerjakan dan malah harus menunggu 5 hingga 10 tahun lagi.
"Anggaran untuk pembangunan DAM Mujur, butuh Rp 2,3 Triliun, sedangkan kondisi keuangan negara saat ini, tidak memungkinkan, sehingga kami bisa prediksikan bangunan DAM Mujur, tahun 2023 tidak bisa terealisasi dan malah butuh 5 hingga 10 tahun lagi baru bisa di bangun," terangnya saat kunjungan kerja ke Loteng, Kamis (30/6).
Anggaran tahun 2023 mendatang sebanyak Rp 2.700 Triliun dan itupun masih dalam tahap pembahasan atau konsolidasi alias belum final. Atas kondisi tersebut pihaknya tidak menjamin tahun 2023 dikerjakan, dan tahun 2023, pembangunan DAM Mujur tidak masuk dalam proyek strategis nasional, namun tetap harus optimis.
"Optimis boleh, tapi jika kita lihat kondisi keuangan saat ini, tahun 2023 sulit dikerjakan," ujarnya lagi.
Bupati Loteng HL Pathul Bahri mengatakan, luas wilayah rencana pembangunan DAM Mujur seluas 399 ha, namun yang sudah dibebaskan seluas 4,4 Ha.
Besarnya rencana wilayah pembangunan bendungan tersebut, mengingat Lombok direncanakan sebagai pusat lumbung pangan, sehingga keberadaan DAM Mujur, sangat diharapkan bisa terwujud. Selain itu, di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, sangat membutuhkan air, sehingga diharapkan air kiriman dari DAM Mujur, bisa membantu kebutuhan pasokan air ke KEK Mandalika.
Sebagai bentuk keseriusan Pemda Loteng, pemda Loteng, sudah berulang kali turun melakukan sosialiasi bersama tokoh masyarakat, terutama di Desa Kelebuh Kecamatan Praya Tengah Loteng.
Tahun tahun 2018, pemda Loteng telah menganggarkan untuk larap tapi ditolak oleh masyarakat, termasuk tahun 2019 juga dianggarkan, namun lagi lagi mendapatkan penolakan dari masyarakat.
"Kendati kami terus mendapatkan penolakan, tapi kami selalu bersabar dan terus berupaya, agar masyarakat sadar kalau bendungan DAM Mujur harus terealisasi," harapnya.
Senada dikatakan ketua DPRD Loteng, secara teknis berbagai upaya sudah dilakukan, namun masih saja banyak kendala.
DAM Mujur yang direncanakan di bangun sejak tahun 1960, namun sampai saat ini belum bisa terwujud. Padahal untuk mewujudkan pembangunan tersebut, pihaknya sudah melakukan konsultasi dengan pupr, dan DAM Mujur ini, sudah beberapa kali masuk dalam dokumen pemerintah pusat, termasuk ke kementerian PUPR, namun tetap belum ada kepastian.
Atas hal tersebut, melalui kesempatan ini kepada anggota DPR RI yang terhormat, apalagi komisi V yang membidangi pembangunan, agar pembangunan DAM mujur ini bisa diperhatikan.
Selanjutnya mengandalkan PAD Loteng, jelas itu tidak mungkin, oleh karenanya pihaknya berharap bisa di siasati lewat APBN.
Sementara itu presiden KASTA NTB Lalu Wink Harits, tidak terealisasinya pembangunan DAM Mujur, persoalannya adalah, pemda kurang serius dan kurang mendukung pembangunan DAM Mujur, terkecuali pemda saat ini yang terus intens melakukan sosialiasi dan menganggarkan untuk larap.
Kurangnya perhatian pemda Loteng saat itu, hal tersebut membuat masyarakat muak dan bosan ketika ada petugas yang turun.
Selanjutnya, ada beberapa hal yang menimbulkan penolakan oleh masyarakat, pertama yang dibutuhkan masyarakat adalah, siapa yang bertanggung jawab jika pembangunan dilakukan, dan mereka butuh jaminan.
kemana mereka di relokasi ketika pembangunan DAM Mujur dikerjakan dan yang terakhir berapa mereka di bayar. "Semua yang mereka tuntut, sampai sekarang belum ada yang bisa menjawabnya," Tutupnya. (Ap)
0 Komentar