Lombok Timur, (postkotantb.com) - Lima perwakilan dari Sekolah Perempuan di Lombok Timur menyampaikan harapannya kepada Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy. Adapun kelima wanita tersebut yakni Fauziah, Zinuraini, Kurniati, Siska, dan Marlina.
Tidak hanya menyampaikan harapan mereka sebagai pribadi, juga sebagai ketua dan anggota Sekolah Perempuan, pengajar, juga anggota masyarakat yang kerap menerima serta membantu menangani berbagai keluhan masyarakat terhadap bantuan maupun layanan pemerintah. Harapan tersebut dilontarkan sebagai hasil musyawarah perempuan yang berlangsung Rabu (27/7).
Harapan tersebut diantaranya terkait persoalan kartu Indonesia Sehat (KIS) Penerima Bantuan Iuran (PBI), kelengkapan dokumen kependudukan, akta nikah atau akta cerai yang berdampak terhambatnya akses terhadap bantuan sosial dan program pemerintah lainnya, penguatan kapasitas dan fasilitas umum yang layak bagi difabel, upah layak, hingga implementasi terhadap Perbup maupun Perda terkait pencegahan perkawinan usia anak yang dinilai belum optimal.
Bupati Sukiman yang hadir pada acara yang berlangsung di Rupatama 2 Kantor Bupati Lombok Timur tersebut memerintahkan seluruh jajarannya untuk merespon berbagai harapan tersebut. Ia meminta seluruh OPD dapat mendukung upaya pemberdayaan perempuan dan kelompok marjinal rentan seperti difabel. Tidak saja OPD, Bupati juga meminta agar desa dapat mengalokasikan dana bagi pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan tersebut.
Usai merespons hasil musyawarah perempuan tersebut, Bupati melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dengan Institut KAPAL Perempuan terkait pelaksanaan program Inklusi di Kabupaten Lombok Timur. Inklusi merupakan program kemitraan Australia dan Indonesia menuju masyarakat inklusif sebagai salah satu upaya menghapus kekerasan maupun diskriminasi terhadap kelompok rentan dan minoritas menuju pembangunan yang inklusif.
"Pelaksanaan program Inklusi ini menyasar 12 desa di 9 kecamatan dengan tujuan diantaranya memperkuat kepemimpinan perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan, akses, partisipasi, dan kontrol terhadap program-program pembangunan sebagai bagian dari perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dengan perspektif Gender Equality, Disability and Social Inclusion (GEDSI)," papar Bupati.
Selain itu program ini diharapkan dapat pula mendukung pengintegrasian perspektif GEDSI dalam pengembangan data, perencanaan, penganggaran, pembentukan kebijakan, monitoring dan evaluasi.
Dimana Lombok Timur menjadi satu dari 10 kabupaten/kota yang dipilih dalam pelaksanaan program Inklusi ini, dengan Institut KAPAL Perempuan dan LPSDM NTB sebagai Mitra dan Pendamping.
Direktur Eksekutif Institut KAPAL Perempuan, Misiyah yang hadir secara virtual menyampaikan program ini juga merupakan kelanjutan program yang telah dijalankan Insitut KAPAL Perempuan di Lombok Timur yang baru saja berakhir, yaitu program ACTION. sejumlah inteverensi atas dilaksanakannya Program Inklusi termasuk sebagai bentuk respons terhadap dampak pandemi Covid-19 yang masih terasa. Ditambah pula memperkuat peran masyarakat sipil dalam mengatasi penyebab marjinalisasi di Indonesia.
"Yang terpenting adalah mendukung komitmen Indonesia dalam mengimplementasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan," pungkasnya. (red/Mul)
0 Komentar