Lombok Tengah, (postkotantb.com) - Puluhan anggota Forum Tenaga Kesehatan (Nakes) Lombok Tengah (Loteng) geruduk kantor DPRD Loteng, Kamis (7/7).

Kedatangan para nakes tersebut, guna menuntut agar mereka di akomodir seperti layaknya para Kepala Dusun (Kadus), yang sudah dijanjikan Kendaraan Dinas (Randis) roda dua, dan sudah diberikan, sedangkan para nakes yang sudah dijanjiin nasib mereka diperjuangkan, namun sampai saat ini belum juga di penuhi.

"Kedatangan kami ke kantor DPRD Loteng, guna menuntut janji bapak Bupati dan wakil Bupati, untuk memperjuangkan nasib kami, sedangkan para kadus sudah di penuhi, giliran kami datang menuntut janjinya," Kata Koordinator forum nakes, Sumiati.

Kenapa pihaknya menuntut ke kantor DPRD Loteng lanjutnya, sebab sebelumnya hal yang sama juga sudah dilakukan di kantor Bupati ataupun ke Dinas Kesehatan, namun sampai saat ini, belum ada jawaban yang pasti.

Sehingga, jalan terakhir yang ia tempuh bersama anggota nakes, melalui para wakil rakyat yang terhormat. "Yang penting kami telah berusaha, mengadukan nasib kami," Ungkapnya.

Dikatakan, saat ini jumlah honorer baik yang masuk dalam honorer nakes ataupun non nakes, sebanyak 8886, dan jumlah tersebut, semuanya bernaung atau bekerja di bawah BLUD Praya dan Dinas Kesehatan, yang tersebar di masing masing Puskesmas se Loteng.

Dari 8886 honorer ini lanjutnya, semuanya sudah mengabdi di atas 5 tahun, namun sampai detik ini, janji bapak Bupati dan wakil Bupati, untuk memperjuangkan nasib honorer, baik di perjuangkan melalui P3K ataupun  Insentif.

"Bulan lalu kita sudah diberikan SK Bupati, namun sepersen belum ada insentif yang kami Terima, sedangkan untuk beli Pampers ataupun minyak, harus kami minta sama orang tua dan suami," Tegasnya. "Tidak kami masuk, itu jadi catatan pimpinan kami dan ujung ujungnya diancam di pecat," Sambungnya.

Semestinya lanjut honorer ini, di mana mana bapak Bupati ataupun Bapak wakil Bupati, selalu menggaungkan PAD setiap tahun selalu meningkat, lebihnya setelah MotoGP, namun apa, sampai detik ini hak hak para honorer tidak pernah diperhatikan.

"Katanya PAD terus naik, tapi kenapa insentif tidak pernah ada, padahal kami diberikan SK Bupati," Tanyanya.

Diakuinya, kemajuan di bidang infrastruktur, ok pihaknya akui dan pihaknya sangat bersyukur, namun jangan itu itu saja yang harus diperhatikan, namun perbaiki SDM kami agar dalam memberikan kontribusi untuk Loteng, semakin baik.

Ia menambahkan, jika tahun lalu jatah Guru yang diangkat melalui P3K dan PNS, mampu diperjuangkan oleh pemda, lalu kenapa keberadaan nakes tidak pernah diperjuangkan.

"Yang jelas, kedatangan Kami menuntut janji Bupati dan wakil Bupati, tentang kesejahteraan nakes, ketika guru bisa kenapa nakes tak bisa," Ujarnya.

Sementara itu ketua Komisi IV DPRD Loteng Lalu Sunting Mentas berjanji dan berkomitmen untuk memperjuangkan insentif dan diakomodir masuk P3K, sebelum aturan penghapusan Honorer 28 November 2023 diberlakukan.

"Tuntutan para nakes sangat manusiawi dan harus kita perjuangkan, sebelum aturan baru, terkait penghapusan honorer diberlakukan," Katanya.

Selanjutnya masalah perjuangan pemda, pihaknya menilai pemda sudah berjuang maksimal, hanya saja pusat hanya mengabulkan kebutuhan guru, sedangkan nakes masih dalam tahap perjuangan.

 Sedangkan masalah janji Bupati dan wakil Bupati, terkait peningkatan kesejahteraan nakes, pihaknya tidak terlalu tahu dan jika ini benar sesuai tuntutan mereka, pihaknya berharap pemda penuhi janjinya. "Kata mereka tadi menuntut janji saat kampanye, jika ini benar, saya harapkan pemda penuhi janjinya," Pintanya.

Sementara itu asisten III Setda Loteng H. Nazili mengaku seluruh apa yang di tuntut berkasnya, semuanya sudah dikirim. Hanya saja dari 100 yang dikirim, yang diterima hanya 1 ribu, artinya tingkat kebutuhan tak sesuai dengan yang dikirim, masih jauh dari target. Namun apa yang harus ia lakukan, sebab semua prosedur sudah dilakukan, namun segitunya diberikan.

 "Kami sudah maksimal berbuat, namun pemerintah pusat hanya memberikan jatah jauh dari permintaan, namun kami harus berbuat apa, sebab kami hanya menerima sesuai yang diberikan," Katanya.

Untuk nakes, semua proses sudah dilakukan, malah data nakes di Menpan RB melalui kementerian kesehatan sudah masuk, hanya saja pak menteri dapat musibah meninggal, sehingga usulan Men-PAN RB ke mendagri, sepertinya belum nyampai.

 "Kita sama sama berdoa saja, semoga apa yang kita harapkan terwujud, sebab kami di pemda menginginkan semua terangkat sebelum aturan baru diberlakukan, namun inilah kenyataannya namun kami optimis semoga perjuangan kita ini lancar," Harapnya.

Senada juga dikatakan Legewarman anggota komisi IV DPRD, keberadaan para nakes harus jadi atensi pemda, sebab tanpa mereka pelayanan di sejumlah puskesmas dan BLUD Praya, tidak akan maksimal. Oleh karenanya, kesejahteraan mereka juga harus di perhatikan.

Selanjutnya masalah janji yang pernah dijanjiin Bupati ataupun Wakil Bupati, pihaknya berharap untuk di penuhi, sebab yang namanya janji, harus dan wajib ditepati. (Ap)