Dari Kunjungan Komisi V DPR RI di Loteng


Lombok Tengah, (postkotantb.com) - Pembangunan DAM Mujur Kecamatan Praya Timur Lombok Tengah (Loteng), sepertinya masih mimpi bisa terwujud.

Pasalnya dari tahun 1969, berapa kepala daerah yang sudah memimpin daerah ini sudah mewacanakan pembangunan tersebut, namun sampai detik ini, tidak pernah terwujud.

Lamanya proses liku liku yang sudah dilalui namun tak pernah ada hasil, terkecuali tahun 2007 lalu, semasa Loteng di pimpin Lalu Wiratmaja sudah membebaskan lahan seluas 4,4 Ha di Dusun Lokon Desa Mujur, dari 300 ha yang ditargetkan.

Terseok seoknya laju wacana pembangunan DAM Mujur tersebut, mendapatkan sorotan tajam dari anggota komisi V DPR RI yang sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Hamka Baco Kady.

Kepada Postkotantb.com, anggota DPR RI Fraksi Golkar dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan I, usai membahas pembangunan DAM Mujur Loteng di ballroom lantai 5 kantor Bupati Loteng belum lama ini mengaku, luasnya rencana lokasi pembangunan DAM Mujur, membutuhkan konsep yang jelas, apalagi lahan lokasi rencana pembangunan DAM Mujur, sangat luas dan butuh anggaran yang besar.

Apalagi tahun 2023 mendatang, pembangunan DAM Mujur ini, tidak masuk dalam proyek strategis nasional. Sehingga, pihaknya menilai konsep Pembiayaannya harus segera dipatenkan.

"Tadi saya terkejut, ternyata sumber anggaran pembangunan DAM Mujur ini, ternyata belum jelas, tapi syukur dengan adanya pertemuan ini, kita tahu kondisi yang sebenarnya," Katanya.

Dikatakan, anggaran pembangunan DAM Mujur yang nilainya Rp 1,6 itu anggaran yang fantastis, sehingga butuh skema pembiayaan yang benar benar tepat.

"Jika kita andalkan APBN, di tahun 2023 jelas itu tidak akan mungkin bisa selesai," Terangnya.

Oleh karenanya, kementerian PU harus pandai membuat skema pembiayaan. Misalnya, skema pembayaran Multiyears, apakah itu 6 tahun 7 tahun hingga 10 tahun, tergantung pada visbilate atau kelayakan seperti kelengkapan dokumen, pembebasan lahan dan yang lainnya.

"Ini saja pembebasan lahannya belum ada, ada tapi baru 4,4 dari 300 yang di rencanakan, kan sangat sedikit yang sudah dibebaskan," Keluhnya.

Ditanyakan butuh berapa tahun DAM Mujur ini selesai di kerjakan, ia mengaku saat ini yang paling penting adalah, kementerian PU membuat konsep pembiayaannya seperti apa, jika mau menggunakan APBN tahun 2023, jelas tidak bisa.

Terkecuali bisa minjam melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Berbasis Proyek (Project Based Sukuk).
Atau melakukan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Termasuk mengunakan skema kerjasama pembangunan yang melibatkan pihak swasta atau dikenal sebagai Public Private Partnership (PPP).

"Tentunya ini bisa dilakukan, jika
Pemerintah dituntut untuk menggunakan beberapa alternatif pendanaan tersebut," Jelasnya.

Nah, ini tentunya kedatangan komisi V ke Loteng lanjutnya, guna mendorong Kementrian PU maunya seperti apa dan DPR RI siap. "Kedatangan kami sebenarnya ingin tahu sejauh mana prosesnya, makanya tadi kita dorong Kementerian PU, jelaskan konsep pembangunannya seperti apa, dan silahkan RABnya diajukan. Mengingat rencana pembangunan ini sangat panjang," Ungkapnya.

Selain itu, Kementerian PU bersama Pemda, semua harus duduk bareng, buat master plan seperti apa, RABnya jika butuhkan anggaran, sumbernya dari mana, biar bisa sesuaikan dengan kondisi APBN saat ini. Namun masih ada cara lain seperti, bantuan luar negeri juga boleh, melalui SBSN Berbasis Proyek (Project Based Sukuk), juga boleh, KPBU juga boleh. Mengunakan skema kerjasama pembangunan yang melibatkan pihak swasta atau dikenal sebagai Public Private Partnership (PPP) juga boleh. jika Pemerintah dituntut untuk menggunakan beberapa alternatif pendanaan, yang saya sebutkan di atas," Tutupnya.

Sementara itu dalam kunjungan spesifik ke Loteng, Komisi V DPR RI, dalam rangka mendorong pemerintah pusat melaksanakan rencana pembangunan DAM Mujur.

"Ini sebagai bentuk komitmen kami hadir langsung di Loteng, supaya rencana pembangunan DAM Mujur itu bisa terlaksana," kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI, H Andi Iwan Darmawan

Kunjungan Komisi V DPR RI itu diterima langsung Bupati Loteng, HL. Pathul Bahri, Ketua DPRD Loteng M Tauhid, Kepala BWS NTB, Perwakilan Kementerian PUPR dan Kepala OPD Loteng.

"Kami juga datang dalam rangka mendorong percepatan penyelesaian pembangunan bendungan" katanya.
​​​
Proses pembangunan DAM ini harus melalui beberapa tahapan dan proses Larap telah dilakukan oleh pemerintah daerah serta Detail Engineering Design (DED) DAM Mujur telah selesai.

"DED bendungan itu tinggal dilakukan review yang akan menjadi dasar dalam penyusunan anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan," katanya.

Dari hasil pembahasan yang dilakukan hari ini, ada beberapa persoalan di bawah yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah Provinsi NTB. Target pembangunan bendungan itu biasanya memakan waktu 3 Tahun hingga 5 Tahun. Sehingga pihaknya mulai membahas pembangunan bendungan tersebut dengan cepat, sehingga bisa dilaksanakan di 2023 mendatang.

"Semoga bisa dilaksanakan 2023," katanya.

Ia mengatakan, dari proses pembebasan lahan yang dibutuhkan tersebut, tinggal satu desa yang masih belum diselesaikan dan masih dalam tahap mediasi. Sehingga saat ini dibutuhkan komitmen pemerintah pusat untuk sumber dana yang akan dialokasikan untuk pembangunan bendungan Mujur tersebut, karena saat ini belum masuk dalam proyek strategis nasional.

"Kita akan dorong supaya pembangunan bendungan Mujur ini masuk dalam proyek strategis nasional," katanya.

Sementara itu, Bupati Lombok Tengah, HL.Pathul Bahri mengatakan, luas lahan pertanian di Loteng mencapai 45 ribu hektare dan menjadi lumbung pangan nasional. Namun, kondisi saat ini masih kekurangan air untuk kebutuhan lahan pertanian dan mendukung kawasan ekonomi khusus (KEK).

"Dengan adanya bendungan Mujur tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat dalam kebutuhan air dan pembangunan di KEK Mandalika," katanya.

Bupati juga menyampaikan ucapan terimakasih atas kehadiran anggota Komisi V DPR RI di Lombok Timur, sehingga apa yang direncanakan untuk pembangunan bendungan Mujur tersebut bisa terwujud, karena sudah puluhan tahun direncanakan, hingga saat ini belum ada kejelasan pembangunannya.

"Kami telah sering turun bertemu masyarakat dan dihadapkan dengan persoalan masalah harga tanah, kapan dibayar serta siapa yang bertanggung jawab," katanya.

Sementara itu presiden KASTA NTB Lalu Wink Harits, tidak terealisasinya pembangunan DAM Mujur, persoalannya adalah, pemda kurang serius dan kurang mendukung pembangunan DAM Mujur, terkecuali pemda saat ini yang terus intens melakukan sosialiasi dan menganggarkan untuk larap.

Kurangnya perhatian pemda Loteng saat itu, hal tersebut membuat masyarakat muak dan bosan ketika ada petugas yang turun.

Selanjutnya, ada beberapa hal yang menimbulkan penolakan oleh masyarakat, pertama yang dibutuhkan masyarakat adalah, siapa yang bertanggung jawab jika pembangunan dilakukan, dan mereka butuh jaminan.

kemana mereka di relokasi ketika pembangunan DAM Mujur dikerjakan dan yang terakhir berapa mereka di bayar. "Semua yang mereka tuntut, sampai sekarang belum ada yang bisa menjawabnya," Tutupnya. (Ap)