Dian Sandi Utama.
Mataram, (postkotantb.com) - Tim Pemenangan Gubernur 2018, Dian Sandi Utama turut bersuara terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) program fisik 2022 untuk seluruh SMA dan SMK di NTB. Dia menyampaikan, bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB harus melaksanakan program tersebut harus sesuai dengan arahan Gubernur.
“Gubernur berkali-kali menyampaikan secara terbuka agar Dikbud melaksanakan kegiatan DAK ini harus sesuai dengan aturan. Itu beliau tulis di Sosmed dan beberapa chat Whatsapp Group,” ujarnya.
Selaku Tim Pemenangan Gubernur 2018 lalu, tentu dirinya berharap agar suasana kondusif tetap terjaga sehingga program Pemerintah melalui Dinas Dikbud NTB dapat berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang ada. Namun apabila ada hal-hal yang membuat kegiatan ini menjadi tersendat, dirinya berharap dapat diselesaikan oleh Dinas Dikbud NTB.
"Sebenarnya sederhana saja, pegang erat mekanisme dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Kemendikbudristek. Kalau ada oknum-oknum yang bermain, ya laporkan dan sikat saja!” tegas pria kumis tipis itu.
Untuk diketahui kata dia, teknis dalam penunjukan pihak ketiga yang diterapkan pada dana DAK tahun ini memang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dimana tahun ini tidak dilakukan lewat lelang terbuka, tapi menggunakan mekanisme swakelola tipe 1. Aturan tersebut berdasarkan Permendikbudristek nomor 3 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Operasional Dana DAK.
“Selain Permen, harus diingat juga, kita punya Pergub Bela dan Beli Produk Lokal. Itu juga harus menjadi acuan Dikbud NTB agar dalam memverifikasi calon mitra pihak ketiga ditekankan memberdayakan produk dan jasa lokal," ungkapnya.
Kemudian terkait kisruhnya pemberitaan di media cetak dan online serta kritik-kritik aktivis di beberapa group Whatsapp NTB serta adanya informasi keterlibatan oknum dalam Dikbud, Dian Sandi justru beberkan bahwa keributan di publik terkait DAK seperti telah diskenariokan. Namun demikian Dian Sandi berharap agar hal ini menjadi urusan oknum itu saja.
“Itu soal oknum, jangan sampai menganggu kegiatannya. Memang saya juga dapat kabar adanya oknum Kabid di Dikbud yang memberikan rekomendasi kepada pihak tertentu, tapi saya ingin sampaikan di sini bahwa polemik DAK ini, kalau saya amati seperti diskenariokan seperti by design ya oleh kelompok-kelompok tertentu," umbarnya.
Lebih lanjut dijelaskan, bahwa kesimpulan tersebut didapat dari beberapa hal yang ia amati selama ini. Terlebih beberapa media menyebut adanya keterlibatan oknum yang disebut-sebut orang dekat Gubernur yang beraktifitas di perusahaan plat merah milik daerah. Namun Dian Sandi berpendapat bahwa harusnya diklarifikasi dulu agar tidak menganggap seseorang terlibat pada persoalan tersebut.
"Sebaiknya semua pihak jangan sampai keluar dari aturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Syukur Alhamdulillah, ada dana besar untuk memperbaiki kualitas pendidikan kita, Tim Gubernur sedang verifikasi saja mana perusahaan yang layak. Itu saja," terangnya.
Dian Sandi yang juga Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) NTB itu pun seringkali memantau Medsos, memang informasinya simpang siurnya soal adanya oknum orang dalam Dinas Dikbud juga. Akan tapi dirinya yakin Gubernur akan bersikap nantinya.
"Selama kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan arahan Gubernur dan aturan yang ada, saya rasa tidak akan pernah ada masalah," tegasnya lagi.
Untuk diketahui, dari total anggaran DAK fisik pendidikan itu, alokasi anggaran Bidang Pendidikan SMK tahun ini terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlahnya mencapai Rp 98 miliar. Terdiri dari pekerjaan fisik sekitar Rp 54 miliar dan untuk pengadaan peralatan sekitar Rp 40 miliar. (red)
0 Komentar