Breaking News

FPPK Pulau Sumbawa Minta Audit Anggaran Sewa Rusunawa 2019-2022

 


Sumbawa Besar, (postkotantb.com) - Lembaga Front Pemuda Peduli Keadilan (FPPK) Pulau Sumbawa mendatangi Kantor Kementerian Perumahan Rakyat RI, Senin (15/8/2022).

Abdul Hatap S.Pd Ketua Umum FPPK Pulau Sumbawa, meminta Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumbawa untuk segera melakukan penyelidikan laporan yang diajukan FPPK Pulau Sumbawa, dan segera mengaudit anggaran sewa Rusunawa sejak dari tahun 2019-2022.

Dimana berdasarkan hasil pertemuan lembaga FPPK Pulau Sumbawa dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), bahwa belum dilakukan serah terimah aset kementerian kepada pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa.

Selanjutnya, Rusunawa Unter Katimis merupakan masih tanggungjawab dari Kementerian PUPR terkait dengan anggaran pemeliharaan dan perawatan.


"Dari praktek selama ini yang berjalan, bahwa oknum Bendahara DPRKP Kabupaten Sumbawa yang menerima secara langsung anggaran sewa Rusunawa, seharusnya DPRKP Sumbawa melakukan pembinaan dan membuat badan pengelola. Bukan justru oknum DPRKP Sumbawa sebagai pengelola rusunawa," gumam Hatap.

Harap menambahkan, dari analisa Lembaga FPPK Pulau Sumbawa terkait dengan anggaran sewa Rusunawa Unter Katimis, diduga sudah dimakan oleh oknum tikus-tikus berdasi. Dimana anggaran sewa Rusunawa selama berjalan 4 tahun tersebut, bukan diterima oleh badan pengelola, akan tetapi diambil oknum DPRKP Sumbawa.


"Informasi yang kami terima, ternyata Kementerian PUPR tidak tahu tentang anggaran sewa Rusunawa itu. Artinya Kementerian PUPR tidak terlibat, karena anggaran sewa Rusunawa tersebut diatur oleh badan pengelolah yang dibentuk dan dibina oleh DPRKP Kabupaten Sumbawa," ungkapnya.

Sehingga dalam hal ini besar dugaan kami oknum DPRKP Kabupaten Sumbawa diduga sudah melakukan praktek-praktek KKN untuk memperkaya diri sendiri dari hasil kejahatan anggaran sewa Rusunawa selama 4 tahun kurang lebih senilai Rp 574 juta.


"Kami FPPK Pulau Sumbawa akan melakukan aksi ke Kantor DPRKP Sumbawa meminta pertanggungjawaban terkait dengan rincian penggunaan anggaran sewa Rusunawa. Sebab berdasarkan bukti secara fakta anggaran sewa Rusunawa diterima oleh oknum Bendahara DPRKP Sumbawa, dan FPPK Pulau Sumbawa siap beraudiensi dengan DPRKP Sumbawa terkait dengan Rusunawa Sumbawa," pungkasnya.
(Well)

0 Komentar

Posting Komentar

Advertisement

Type and hit Enter to search

Close