Lombok Tengah, (postkotantb.com) - Tahun politik sudah mulai tercium, sejumlah elit politik sudah mulai mengencangkan ikat pinggang untuk mempertahankan kedudukannya.
Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Loteng, membahas Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Loteng Tahun Anggaran 2023 di luar Loteng.
Dari hari Sabtu dan Ahad, tanggal 13 – 14 Agustus 2022 di salah satu Hotel di Kota Mataram. Atas hal tersebut telah memantik perhatian LSM Garuda Indonesia.
Dalam rilis resminya kepada media ini Selasa (16/08/22), M. Zaini Selaku Direktur LSM GARUDA INDONESIA mengatakan, dengan dilakukannya pembahasan anggaran tahun 2023, di luar Loteng, itu patut dipertanyakan, lebihnya lagi tahun depan merupakan tahun politik.
Sehingga pihaknya selaku perwakilan masyarakat merasa terpanggil untuk ikut mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh Legislatif dan eksekutif, apalagi membahas keberlangsungan pembangunan di Loteng, dilakukan di luar Kabupaten.
"Di Loteng kita kurangnya apa, semua pasilitas di luar kabupaten, kita miliki apalagi gedung parlemen yang begitu megah, kok melakukan pembahasan anggaran 2023, dilakukan di luar Loteng. Kan aneh," Tanyanya.
Melakukan pembahasan KUA PPAS APBD Loteng tahun anggaran 2023 yang dilakukan di Mataram patut kita curigai.
“Karena tahun depan merupakan tahun politik, maka pembahasan KUA PPAS APBD Loteng tahun anggaran 2023 yang dibahas di Mataram, apakah eksekutif dan legislatif biar lebih leluasa main mata, ini patut kami curigai,” Ungkap M. Zaini. "Sejak awal kita harus mencurigai kegiatan tersebut dan jangan-jangan ada ‘main Mata” antara eksekutif dan legislative," Sambungnya
Dikatakan, keuangan Loteng saat ini sedang dalam keadaan tidak baik. Dua tahun ini keuangan Loteng banyak mengalami Refokusing. Dan tahun ini pun Loteng mengajukan pinjaman ke SMI. Sehingga anggaran yang sedikit tersebut harus benar-benar untuk pembangunan dan masyarakat miskin.
“Keuangan Loteng dalam keadaan tidak baik, sehingga keuangan yang kecil tersebut harus benar-benar untuk pembangunan yang efektif dan untuk masyarakat miskin, ” tutup M. Zaini.(Ap)
0 Komentar