Lombok Timur, (postkotantb.com) - Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy menyampaikan, Pemda Lombok Timur berkomitmen mengalokasikan 3 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk bantuan sosial (Bansos) bagi masyarakat terdampak pengalihan subsidi BBM. Hal tersebut diungkapnya pada rapat yang berlangsung Rabu (7/9).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Bupati tersebut dihadiri juga Pimpinan BPJS Kesehatan Lombok Timur Gusti Ngurah Catur Wiguna bersama jajarannnya, serta Plh. Sekda, Kepala BPKAD dan sejumlah pimpinan OPD terkait seperti Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Dukcapil, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur.
Pengalihan subsidi BBM ini dipastikan akan berdampak terhadap sebagian besar masyarakat Lombok Timur. Karena itu Bupati berharap kepedulian semua pihak agar masalah tersebut dapat diatasi.
Demikian halnya dengan pelayanan kesehatan masyarakat. Apalagi mengingat kepesertaan BPJS kesehatan masyarakat Lombok Timur masih pada angka 65,52 persen (897.565). Dari jumlah tersebut 695.253 merupakan peserta penerima bantuan iuran (PBI) dari APBN, dan 63.419 merupakan PBI dari Pemda Lotim, sementara sisanya merupakan pekerja penerima upah (PPU), pekerja bukan penerima upah (PBPU), dan bukan pekerja (BP). Hal tersebut tentunya akan sangat berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Belum lagi masih ada fasilitas kesehatan, yaitu RSUD Patuh Karya yang belum terkoneksi dengan BPJS.
"Saya berharap rakor bersama BPJS Kesehatan ini menjadi awal penanganan yang lebih serius lagi," kata Bupati.
Kepala BPJS Kesehatan Lombok Timur Gusti Ngurah Catur Wiguna menerangkan bahwa anggaran PBPU Pemda belum optimal karena masih terdapat 16.167 jiwa penambahan peserta. Ia berharap Pemda dapat segera melakukan optimalisasi anggaran dengan mendaftarkan peserta PBPU Pemda atau penduduk yang belum memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
"Ini demi meningkatkan cakupan kesehatan semesta (Universal Health Coverage) Lombok Timur," ujarnya.
Pada kesempatan tersebut Catur Wiguna juga menyampaikan terkait tindak lanjut surat edaran Mendikbudristek No. 5 tahun 2022 tentang Peningkatan Kepatuhan dan Kepesertaan Program JKN pada satuan pendidikan formal dan non formal.Di samping itu disinggung pula perhitungan tunjangan profesi sertifikasi guru dan jasa medis tahun 2020-2022. (Mul)
0 Komentar