Lombok Utara, (postkotantb.com) - Bupati Lombok Utara, H Djohan Sjamsu bersama Wakil Bupati Lombok Utara, Danny Karter Fenrianto menghadiri rapat paripurna DPRD KLU terkait persetujuan DPRD terhadap rancangan perubahan APBD Kabupaten Lombok Utara tahun anggaran 2022 yang berlangsung di Ruang Sidang, Jumat (23/9).
Hadir pula Ketua DPRD KLU Artadi, Wakil Ketua I, H. Burhan, Wakil Ketua II DPRD Mariadi, Perwakilan Anggota Forkopimda KLU, Para Staf Ahli Bupati, Asisten Setda, Kepala PD, serta undangan lainnya.
Sidang paripurna tersebut dipimpin oleh wakil ketua DPRD KLU Mariadi,S.Ag yang dihadiri oleh 22 orang anggota dewan.
Dalam penyampaian pendapat akhir gabungan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lombok Utara yang disampaikan Rusdianto bahwa seluruh fraksi-fraksi dewan menyatakan setuju atas rancangan perubahan APBD untuk dijadikan peraturan daerah. Yang mana akan dituangkan dalam keputusan DPRD KLU.
Dalam sambutannya Bupati Djohan menyampaikan terimakasih pada pimpinan dan anggota DPRD KLU yang telah memberi masukan dan pemikiran yang konstruktif terhadap rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022, baik terhadap komponen pendapatan, belanja, pembiayaan maupun pengawasan pelaksanaannya.
"Harapan kita bersama manfaat capaian kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dapat berdampak positif secara langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan Pemda terhadap kepentingan masyarakat," tuturnya.
Pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022 pemerintah daerah mengalami peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer dan lain-lain. Dimana pendapatan daerah yang merupakan hasil dari keseriusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menangani dampak pandemi Covid-19 dan sebagai momentum awal yang baik dalam pemulihan ekonomi sebagaimana tertuang dalam tema kemerdekaan RI ke-77.
"Pemda terus bersinergi bersama multi stakeholder dalam rangka mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan melakukan penyesuaian terhadap beberapa kebijakan belanja," katanya.
Pemulihan sektor pemukiman, sektor infrastruktur serta sektor ekonomi dengan yang diharapkan dapat menjamin tersedianya pemenuhan pelayanan dasar, ketahanan pangan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang berkualitas.
“Usaha bersama dalam proses penyusunan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022 ini dapat kita sepakati secara tepat waktu," tutupnya.(@ng)
0 Komentar