Sumbawa Besar,(postkotantb.com) - Pembangunan sektor unggulan dapat mempercepat pembangunan di Kabupaten Sumbawa. Hal itu ditegaskan Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq kepada postkotantb.com, Sabtu (19/11).

Rafiq menjelaskan, peran Pemerintah Daerah di sini adalah penanganan kemiskinan ekstrim yang menjadi tema pada APBD Kabupaten Sumbawa tahun 2023.

"Penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan dampak ekonomi di daerah adalah semangatnya. Nah, salah satu caranya melalui penguatan kesehatan masyarakat, penanganan stunting, dan pemberian dana stimulan bagi kelompok UMKM," ujar Rafiq.

Terhadap penyiapan SDM juga kata Rafiq, sangat penting untuk ditingkatkan. Peningkatan ini melalui pembukaan akses pendidikan bagi semua warga, pendidikan yang murah, prasarana pendidikan yang bermutu dan aparatur pendidik yang berkualitas dan kompeten serta ramah anak," jelas pria yang juga Dewan Pembina PGRI Kabupaten Sumbawa ini.

Disamping itu kata dia, yang penting diperhatikan adalah, potensi SDA kita diarahkan pada peningkatan industrialisasi sektor unggulan daerah, dan perluasan lapangan kerja. Beberapa sektor unggulan di Kabupaten Sumbawa diantaranya adalah pertambangan mineral dan bukan mineral Galian C Jika sektor ini serius digarap, maka akan berdampak besar bagi pertumbuhan ekonomi.


"Pembiaran terhadap tambang Ilegal ini merupakan langkah mundur dan tidak produktif. Lingkungan bisa rusak, kebocoran PAD kian besar dan potensi terjadi masalah atau gejolak sosial," paparnya.

Demikian pula sektor unggulan lainnya yakni bidang pangan, baik pertanian, peternakan dan perikanan. Sektor ini jika digarap dengan baik sebagai sumber pendapatan yang sangat besar bagi masyarakat dan daerah.

"Sementara untuk perluasan tenaga kerja, erat kaitannya dengan sektor jasa, pembangunan infrastruktur dan industri kreatif. Pemerintah di sini berperan sebagai fasilitator," ujar dia.

Dengan sentuhan sentuhan pemerintah, kata Rafiq, maka rasa optimis tentu dapat dirasakan oleh kita semua. Harapannya 15 persen PAD sebagai penopang Pembiayaan Daerah dapat diraih. Sedangkan untuk optimalisasi PAD maka tak lepas dari peran aparaturnya juga bagaimana pola pendekatan layanan kepada masyarakat. Sehingga sumber PAD potensial dapat masuk.

"Kami sangat respect dengan langkah launching dan kerjasama daerah dalam menyerap digitalisasi PAD, tinggal kita pantau dan kawal bagaimana pelaksanaannya efektif dan efisien apa tidak," urainya.

"Implementasi digitalisasi PAD penerapannya pada subjek pajak dan retribusi daerah yang menjadi kewenangan daerah seperti parkir, PBB, BPHTB dan retribusi lainnya," katanya menambahkan.

Sembari menata itu, lanjut Politisi PDI Perjuangan itu yakni ikhtiar lainnya seperti menggenjot pembangunan infrastruktur layanan dasar dan kualitas lingkungan. Juga jalan bagi Kabupaten mempercepat pembangunan di daerah. Sehingga geliat pembangunan di Sumbawa sedikit pasti mempengaruhi capaian pembangunan di Provinsi NTB.

"Jika di kabupaten dapat menarik pembangunan infrastruktur yang sumber anggarannya adalah pemerintah pusat, maka akan berpengaruh pula pada Provinsi NTB. Salah satunya adalah pembangunan jalan, pembangunan bendungan, pembangunan Dermaga Labuh, pembangunan hotel dan sebagainya," papar dia.

Terakhir kata Rafiq, dengan semakin menurunnya angka kemiskinan dan meningkatnya tarap hidup masyarakat, maka akan bergeser pada capaian provinsi dalam mengentaskan kemiskinan. Untuk itu kemiskinan ekstrim dan rawan sosial harus menjadi prioritas ditangani.

Melalui dana stimulan ini diharapkan dapat segera mengatasinya. Selanjutnya investasi yang dilakukan pemerintah melalui Belanja Modal berupa Jaringan Irigasi, Bendungan, Jalan, pengembangan kawasan pariwisata dan olah raga akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Untuk lebih cepat lagi, keberadaan Perusahaan Daerah dapat mengelola potensi yang ada di bidang pertambangan, pariwisata dan sebagainya, upayanya dapat bekerja sama dengan BUMD Provinsi NTB sebagai mitra kerja yang baik," tutup Rafiq. (Lalu/Ruf)