Mataram, (postkotantb.com) - Janji ITDC sebagai pengembang untuk dan siap melakukan sanding data sesuai kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi ternyata bualan semata. Setelah sebelumnya Pemprov NTB mengirim surat permintaan jadwal sanding data pekan kedua Januari, justru ITDC mangkir dan mengundang balik Gubernur NTB ke Jakarta.
"Ini sudah keluar dari proses yang dijanjikan dan yang diinginkan oleh masyarakat pemilik lahan. Untuk itu, kami meminta Gubernur NTB sebagai penguasa tertinggi di daerah ini untuk bersikap tegas soal penolakan. Bagi kami, ini cara pengembang, melecehkan pemerintah provinsi dengan mengeluarkan rekomendasi sekaligus surat perintah penyelesaian atas lahan warga pemilik yang berada di KEK Mandalika," tutur Jubir pejuang lahan The Mandalika, M Syamsul Qomar kepada media, Kamis (5/01/2023).
Hal ini kata MSQ sapaannya, pernah dilakukan pada zaman kepemimpinan TGB sebagai Gubernur. Namun saat itu itu, sudah selesai semua.
"Cara-cara pengembang plat merah ini menurut kami cara arogan dan tidak bermoral. Mereka berjanji dan mengingkari sendiri janjinya untuk sanding data tertutup.
Kami semakin yakin bahwa ITDC dan HPL yang mereka klaim memang tidak memiliki alas yang jelas dan hanya dibuat-buat," tegas mantan anggota DPRD Lombok Tengah itu.
Dia juga sangat meyakini proses HPL yang pihak ITDC klaim penuh kecurangan dan kesalahan. Justru nama-nama yang disuguhkan pada saat beberapa kali mediasi, nyaris fiktif dan tidak jelas.
Untuk itu dirinya mewakili para pemilik lahan di wilayah Sirkuit Mandalika mendukung Gubernur Dr. Zulkiflimansyah untuk bertindak tegas kepada pengembang dan menjaga marwah Pemprov NTB yang sudah dikacangin oleh pihak pengembang.
"Jika sampai Februari proses ini tidak ada hasil, maka kami tidak bertanggungjawab terhadap kondisi keamanan dan lainnya menjelang WSBK Maret mendatang dan MotoGP yang akan datang," ancamnya. (Irs)
0 Komentar