Jatim Daerah Strategis untuk Komoditas Hasil Hutan NTB

Kepala Dinas LHK NTB, Julmansyah, bersama Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, tengah berbincang hangat usai penandatanganan Perjanjian Kerja sama (PKS) di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram, NTB, Senin (27/02/2023).

Mataram (postkotantb.com)- Kepala Dinas LIngkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Julmansyah, mengapresiasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur (Jatim), yang ditandatangani dalam rangka Misi Dagang dan Investasi.

Jika dilihat dari jumlah populasi penduduk lebih dari 41 juta Jiwa serta menjadi hub baik untuk moda transportasi udara, darat, dan laut, Jatim menjadi potensi sekaligus peluang bagi NTB untuk memasarkan komoditas hasil hutan ke Jatim.

"Bagi NTB, Kerja sama ini menjadi gerbang dan peluang bagi NTB untuk memasarkan berbagai komoditi," ungkap Julmansyah usai penandatangan PKS bersama sejumlah OPD lingkup Pemprov NTB dan OPD lingkup Pemprov Jatim di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram, Senin (27/02/2023).

Berkaitan dengan inovasi kehutanan dan peredaran hasil hutan, kata Julmansyah, saat ini pihaknya tengah menunggu informasi dari Balai Peredaran Hasil Hutan Dinas Kehutanan Jatim, agar dapat diketahui, komoditas hasil hutan apa saja yang sudah beredar di Jatim.

"Banyak komoditi hasil hutan di NTB yang sudah masuk ke Jatim. Contohnya kayu, rotan, dan kopi. Sekarang pun kami sedang upayakan buah-buahan hasil hutan di areal perhutanan sosial untuk masuk ke Jatim. Ini yang akan kami intensifkan," bebernya.

Senada disampaikan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jatim, Jumadi. Ke depan, pihaknya bersama Dinas LHK NTB juga akan sharing pengalaman dan praktik dalam pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) maupun KPH.

"Di luar Jatim, masih dikelola dinas. Tapi kalau Jatim itu dikelola BUMN dan PAD nya sampai Rp. 12 miliar. Kenapa seperti itu, padahal yang kami kelola hanya Tahura dan Balai Peredaran hasil hutan. Itu karena ada jasa lingkungan di kawasan konservasi," imbuhnya.

"Tapi nanti kami akan rapat zoom dulu dengan teman-teman, kemudian akan didetailkan. Setelah itu saya sama Kepala Dinas LHK NTB akan melakukan penyesuaian program mana yang kira-kira ke depannya bisa saling menguntungkan," jelasnya.(RIN)