Sumbawa Besar, (postkotantb.com) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy direncanakan akan melaksanakan roadshow dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa menggelar rapat teknis pada Jumat (17/2/2023) di Lantai 1 Kantor Bupati Sumbawa.
Rapat teknis tersebut dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Varian Bintoro didampingi Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kabupaten Sumbawa, Yuni Ilmi Kurniati, dan OPD terkait terkait.
Dalam arahannya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mengatakan, bahwa rencana agenda roadshow secara daring Menko PMK dalam percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem bersama kabupaten/kota se-NTB akan dilaksanakan pada 28 Februari 2023 secara serentak melalui daring/zoom meeting bersama kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat.
Dalam agenda dimaksud yang akan mempresentasikan terkait penanganan stunting secara panel ada 3 kabupaten /kota yaitu Kabupaten Dompu, Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Bima. Sedangkan untuk 7 kabupaten/kota lainnya termasuk Kabupaten Sumbawa untuk berdialog singkat terkait isu, kendala, solusi dalam percepatan penurunan stunting.
"Ada 3 hal pokok yang dipaparkan oleh Asisten Deputi bidang Moderasi Agama Kemenko PMK RI, yaitu terkait arahan menko PMK, prevalensi stunting Indonesia dan teknis pelaksanaan roadshow daring," urainya.
Terkait Prevalensi stunting lanjut Varian Bintoro, bahwa berdasarkan hasil Sistem Survey Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 terdapat 5 provinsi di Indonesia yang angka stuntingnya masih tinggi, yaitu NTT 35,3 persen, Sulawesi Barat 35,0 persen, Papua 34,6 persen, NTB 32,7 persen, Aceh 31,2 persen dan Papua Barat 30,2 persen.
Oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi isu atau kendala dan mendiskusikan solusinya untuk percepatan penurunan stunting di NTB.
Selain berdasarkan data hasil SSGI lanjut dia, terdapat metode pencatatan dan pelaporan berbasis gizi masyarakat yaitu Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (PPGBM).
Selanjutnya Asisten menyampaikan bahwa meski dari sisi persentase berbeda dalam pelaksanaannya antara PPGBM dan SSGI, untuk hasil dari PPGBM Kabupaten Sumbawa sangat luar biasa. Di tingkat Provinsi NTB mencapai 8,11 persen pada tahun 2022, sedangkan dari SSGI Kabupaten Sumbawa berada di 29,7 persen, sehingga ini ada perbedaan dari sisi pelaksanaan survei. Hal inilah yang yang akan disampaikan pada tanggal 28 Februari 2023 nanti.
"Apakah Kabupaten Sumbawa akan menggunakan SSGI atau PPGBM, hal ini yang perlu disiapkan oleh Bappeda, Dinas Kesehatan, serta KB untuk dialog nanti," tutupnya. (Lalu/Ruf)
0 Komentar