H.Ahmat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Lombok Timur.
Lombok Timur, (postkotantb.com) - Berdasarkan rilis Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 lalu, angka Stunting di Kabupaten Lotim tercatat sebanyak 35,6 persen. Kondisi ini menempatkan Lotim berada pada peringkat ketiga se NTB, setelah Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Tengah. Akan tetapi data ini dinilai tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di tengah masyarakat.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Lotim, H. Ahmat menyebutkan, berdasarkan data dari Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) Lombok Timur, jumlah stunting di Lombok Timur kini hanya 16,89 persen.
"Angka ini jelas jauh dari data SSGI, yang surveinya dilakukan dalam lima tahun sekali dikeluarkan," terang Ahmat pada acara monitoring dan evaluasi program canting mas PKK Lotim di Kecamatan Lenek.
Disebutkan, jumlah kasus stunting berdasarkan data SSGI ini akan dipatahkan oleh Kabupaten Lombok Timur. Sebab data tersebut diyakininya data hasil survei nasional lima tahunan itu tidaklah sesuai dengan fakta sebenarnya di tengah masyarakat Lombok Timur. Data E-PPGM ini juga diakui belum diakui oleh pemerintah pusat.
Berdasarkan data lainnya, terdapat sekitar 73.608 atau sekitar 35,09 persen keluarga di Lombok Timur disebut beresiko terdapat kasus stunting. Menghadapi hal itu DP3AKB Lombok Timur telah menyiapkan berbagai program strategis untuk pencegahan stunting.
"Kami akan siapkan berbagai program untuk mengatasi persolan stunting ini. Kami juga akan hadirkan data faktual dengan aplikasi untuk menepis data SSGI tersebut," terang H Ahmat. Kamis, (02/02/2023)
Dalam waktu dekat, DP3AKB Lombok Timur akan meluncurkan Kelas Keluarga Risiko Stunting (Keris) yang berisi data detail by name by address tentang stunting. Data stunting ini siap akan disediakan melalui aplikasi daring, lengkap dengan Google map lokasinya untuk memudahkan intervensi program pengentasannya.
Selain itu, dirinya juga menekan kepada semua desa trus melakukan intervensi dengan melakukan pendampingan bersam keseluruhan keluraga yang bresiko mengalami stunting, seperti ibu-ibu hamil, keluarga miskin dan keluarga yang menikah dini. Sebab jika keluraga yang bresiko ini tidak di fokuskan maka kasus stunting di Lombok Timur tidak akan turun.
"Maka dari itu semua desa kami tekankan harus memiliki data Keluraga Resiko Stunting yang jelas dan harus mengetahui secara detail soal masalahnya," ujarnya. (Red)
0 Komentar