Politisi Partai Golkar Lalu Muhammad Akhyar saat di wawancara media ini di ruang fraksi DPRD Loteng Selasa (23/5/2023).FOTO:IST/L. M Irsyad POSTKOTANTB.COM BIRO LOTENG

Lombok Tengah (postkotantb.com) - Anggota DPRD komisi II Kabupaten Lombok tengah Fraksi Golkar, Lalu Muhammad Akhyar mendorong Pemda Lombok tengah buat terobosan untuk mengejar capain Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama dari serapan pajak dan retribusi.

Akhyar menuturkan, dari data yang bersumber dari BPKAD. Tingkat realisasi PAD masih jauh dari yang diproyeksikan. Berdasarkan LKPJ Tahun 2022 dinyatakan belum optimal. Dimana, target Pajak Daerah tahun 2022 dipatok sebesar Rp 190,14 milyar. Namun hanya bisa terealisasi Rp 117,20 atau sekitar 61,64 persen. Sementara, target Retribusi Daerah ingin diraih sebesar Rp 34,36 milyar. Mampu terwujud Rp19,499 milyar atau 56,7 persen.

" Capaian ini jadi catatan penting, terutama pada item pajak dan retribusi Daerah harus jadi fokus atau skala prioritas, agar bisa jadi daya dobrak," kata Akhyar.

Contoh spesifik pajak hiburan dan even di Loteng semestinya menyumbang nilai yang besar. Target 78 milyar, bisa disedot cuma 13 milyar atau 16,54 persen saja.

" Pemasangan target mesti berimbang dengan ikhtiarnya, kita tidak boleh muluk berharap pada agenda Even yang memang jadi rutinitas seperti gawe MGPA lewat gelaran WSBK atau Moto GP semata, tapi juga lebih genjot kreatifitas agar berkesinambungan lewat roda perputaran hiburan yang berlangsung kontinuitas, " papar Akhyar.

Terobosan dimaksud harus bersifat fleksibel. Sebagaimana disepakati Pemkab dan DPRD bahwa sektor Pariwisata tidak bisa dinapikkan juga, harus jadi unggulan. Pemkab harus memberi ruang sepenuhnya bagi para pelaku pariwisata dengan melahirkan kebijakan-kebijakan tertentu untuk menunjang itu.

" Perlu perencanaan komperehensif, agar hasilkan langkah-langkah tepat," tambahnya.
Jika pariwisata menggeliat, otomatis akan terkoneksi dengan sektor lainnya seperti industrialisasi hasil pertanian, peternakan, perikanan, UMKM/IKM, dan penyerapan tenaga kerja bahkan pengentasan kemiskinan.

Bicara retribusi juga demikian, masih terbilang lemah. Kalau retribusi perlu dimasifkan pada Pertama, Pelayanan pasar,dan Kedua, Retribusi pasar grosir dan pertokoan.

" PAD ini krusial dan esensial, jika PAD kita merosot, program strategis lain akan tersendat, bisa berdampak buruk  pada jalannya perkonomian," tukasnya.

Diharapkan, antar Pemkab dan DPRD bisa selalu sejalan. Agar bisa terus melangkah bersama untuk menyelesaikan setiap persoalan dan kendala demi memajukan Daerah tercinta. (Irs)