Bendahara Dewan Pendidikan Lombok Timur Soraya Ali. FOTO IST/POSTKOTANTB.COM LOTIM.

Lombok Timur, (postkotantb.com) - Bendahara Dewan Pendidikan Lombok Timur Soraya Ali, merasa kecewa dengan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Timur. Kekecewaan ini lantaran lambannya dikeluarkannya SK Guru P3K di Lombok Timur.

Soraya menganggap, hal ini diduga akibat ketidakkemampuan Kadis Dikbud mengorganisasikan anak buahnya untuk kerja cepat, tepat, dan akuntabel.

"Dalam rekaman yang beredar ke publik, Kadis Dikbud justru sebaliknya menyalahkan teman-teman guru yang lulus seleksi P3K ini, dengan mengatakan jangan salahkan kami di dinas, tetapi salahkan teman-temanya yang belum lengkap berkasnya. Ini kan pernyataan yang tidak keren, jangan sampai karena satu dua orang yang tidak lengkap berkasnya, justru akan mengorbankan ribuan guru yang lulus P3K nasibnya  menjadi terkatung- katung," ujar Soraya dengan nada kesal.

Jangan sampai kata Soraya, publik berpikir liar, siapa yang tidak lengkap berkasnya sangat didiistimewakan oleh dinas, sampai-sampai membuat ribuan guru yang lain terzolomi.

"Kemarin target Dikbud SK P3K ini akan keluar Juni, sekarang targetnya molor kembali ke September. Ini kan menunjukkan kinerja Dikbud perlu dievaluasi. Jika alasannya karena banyak yang diverifikasi, ya itu juga tidak logic, kan kemarin ketika teman-teman guru mengumpulkan berkas harusnya diverifikasi, mana berkasnya yang tidak lengkap harusnya tidak diterima dan disuruh melengkapi langsung," kata perempuan yang terkenal vokal melakukan pembelaan terhadap nasib guru ini.

Di satu sisi kata Soraya, Kadis Dikbud Lotim jangan malu untuk belajar di Dinas Kesehatan Lombok Timur, bagaimana mengelola Birokrasi. Karena dalam hal SK P3K di Nakes, Dinas Kesehatan sudah clear dari bulan Mei lalu.

"Hal-hal yang baik seperti ini memang harus saling mencontoh dan berfastabikul khaerot," terangnya.

"Ayolah Dikbud tunjukan kinerja yang baik, terutama di sisa kepemimpinan rezim Sukiman Azmi ini, bantu Pak Bupati untuk masyrakat merasa happy ending di lingkungan pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan di Dikbud dalam masa last minute ini," tambahnya.

Lebih dari itu kata Soraya, memang pemimpin stakeholder itu harus peka terhadap problem teman-teman guru non PNS. Lebih-lebih P3K ini adalah solusi yang diberikan Negara untuk untuk menyongsong masa depan yang lebih cerah bagi teman-teman honorer yang selama ini tidak berlebihan disematkan merekalah pahlawan tanpa tanda jasa itu.

"Jadi jika sampai bulan depan SK P3K ini
masih terkatung-katung, saya dalam kapasitas sebagai anggota Dewan Pendidikan Lombok Timur akan membawa permasalahan ini ke pak Bupati agar melakukan evaluasi ke Dinas Dikbud. Karena apapun saya akan lakukan untuk kebaikan teman-teman guru," tutup wanita yang juga pernah menjadi guru honorer ini. (Babe).