Fikri Insani ketua LSM Semut Merah   (kiri) Bulyadi Bori Ketua LSM Liner (kanan). FOTO IST/AMRI SANJAYA RAYES POSTKOTANTB.COM KSB.

Sumbawa Barat  (postkotantb.com) - Sejumlah LSM di Sumbawa Barat menyoroti issue pembajakan dana Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat (PPM/CSR) PT.Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).

Mereka menilai, program tanggungjawab sosial masyarakat perusahaan tambang emas dan tembaga Batu Hijau tersebut, justru diduga dinikmati kelompok tertentu. Namun membangun polarisasi issue mengatas namakan kepentingan masyarakat.

"Kita tidak ingin ada lagi ada nuansa KKN dalam ladang CSR ini. AMNT mestinya tidak boleh tunduk dengan kelompok yang justru memainkan issue, seolah olah rakyat dikorban akibat tambang, tapi oknum dan kelompok tertentu yang menikmati untung," kata, Bulyadi Bory, ketua Lembaga Riset dan Transparansi (LINER), dalam siaran persnya, Kamis (20/7/2023).

Bulyadi menegaskan, pihaknya akan konsen menyoroti serta mendesak pihak terkait, baik itu pemerintah Provinsi dan Kabupaten untuk melakukan asistensi terhadap penyaluran dana CSR secara transparan, terarah dan akuntabel . Utamanya terbuka, bahkan satu pintu, agar dapat diakses oleh masyarakat luas. Tegas Bulyadi.

Pihaknya tidak menginginkan,lanjutnya, kelompok tertentu membangun narasi dan instabilitasi investasi yang justru kontra produktif dengan kepentingan masyarakat.

"Mereka sibuk bertengkar di pusat menjual narasi, bahwa penguasaan dan rakyat KSB tertindas dari dana CSR. Tapi justru yang ajukan proposal dan bergaining dengan perusahaan, justru sekelompok elit dan pihak swasta, alias preman berkedok pebisnis, ini kan tidak benar,"  beber Bulyadi lagi.

Di tempat yang sama, Fikri Insani ketua LSM Semut Merah, mendesak aparat penegak hukum untuk melihat potensi penyimpangan penyaluran CSR. Utamanya potensi tindak pidana korupsi bagi pejabat atau kekuasaan politik yang menyalahgunakan dana CSR ini justru untuk kepentingan pribadi.

Iya menyebut misalnya, potensi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang membajak dana CSR ini. Bisa saja ada oknum pejabat pemerintah atau institusi partai politik menggunakan dana CSR dengan mengatas namakan kepentinga politik pribadi dan kelompok. Apalagi ini tahun pemilu.


"Nanti kita akan bedah semua potensi pidana dan korupsi CSR dalam diskusi dan penyuluhan hukum anti korupsi. Kita ingin tahu bagaimana modus oknum pejabat pemerintah, kekuasaan politik menggemplang dana hak publik berupa CSR ini. Termasuk preman preman swasta yang membiayai aksi dan ujung ujungnya, ajukan proposal untuk mendapatkan hak pengelolaan CSR mengatas namakan rakyat Sumbawa Barat," urai Fikri tegas.

Sementara Toni Marga Sekjen LINER KSB menegaskan, bahwa sesungguhnya soal CSR jangan lagi mengtaasnamakan rakyat KSB dalam persoalan CSR oleh kelompok-kelompok tertentu, janganlah bernarasi atas nama rakyat, kalau tujuannya tidak seperti itu,...!, kalau tujuannya seperti itu, mari bersama sama bersatu padu kita perjuangkan, jangan sampai ada kepentingan kelompok kelompok tertentu, apa lagi ini menghadapi tahun politik " Kata Toni Marga Sekjen LSM LINIER.

Menurut Toni, narasi yang selama ini dibangun oleh kelompok kelompok tertentu selalu mengatasnakan rakyat KSB, rakyat yang mana..? , karena CSR ini sudah mulai bergulir, dan penyaluran PPM CSR saat ini sudah jalan, walaupun belum maksimal, diantaranya bidang pendidikan, olah raga, kesehatan, sosial kemasyarakatan dll sebagainya.,


Toni Marga sekjen LSM LINER

"saya menghimbau kepada para kelompok-kelompok tertentu agar berhenti melakukan upaya upaya provokasi yang tidak populer, marilah kita menjaga iklim investasi berjalan dengan aman dan damai, agar warga  kabupaten Sumbawa Barat ini, dapat merasakan manfaat yang berkeadilan dengan Investasi Sumbawa Barat " ajakToni.

Sebelumnya dua LSM ini dilaporkan memasang sejumlah spanduk di sudut ibu kota Taliwang Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat. Spanduk spanduk itu berisikan tekanan kepada AMNT dan perusahaan manapun untuk tidak tunduk dengan pihak pihak yang menjual nama masyarakat dan Kelompok kelompok tertentu. (Amri/Edi)