Lombok Utara Dapat Jatah Bantuan Rp 32 Miliar Lebih dari Kemensos RI

 

Foto Ist/postkotantb.com/Jaharudsin.S.Sos

Lombok Utara (postkotantb.com) - Dengan jumlah bantuan lebih dari 32 milyar tentu sangat bermanfaat bagi masyarakat KLU,”. Ungkapan ini disampaikan Wakil Bupati Lombok Utara, Danny Karter FR, saat menerima kunjungan Kementrian Sosial RI dan Komisi VIII DPR RI, Ir H Nanang Samodra, Kamis (16/11/2023) bertempat di Aula RSUD KLU.

Anggaran sebesar RP 32.416.926.84, ini terbagi menjadi enam katagori yaitu, untuk KPH tahap III pada bulan Juli - Agustus 2023 Rp10.362.584.347, -. Banguan Program Sembako, Rp 20.876.400.000,-. Program baruan Pelatihan Masyarakat Bacts IIII Rp 15.054.000,-. Banguan YAPI Rp 172.500.000,-. Bantuan permakanan Disabilitas bulan Npemner - Desember 2023 Rp 27.040.000,- dan Bantuan permakanan lansia dari bulan Juli - Nopember 2023 Rp 963.248.000,-.

Dijelaskan Danny, bantuan itu tentu sangat membantu masyarakat, terlebih Kabupaten Lombok Utara selain daerah baru dan daerah paling padat akibat gempa bumi 2018 lalu di samping Covid-19, dan masih banyak pula tantangan yang dihadapi untuk bisa sejajar dengan daerah lain.

Senada dengan Komisi VIII DPR RI, Ir H Nanang Samodra, mengatakan, “Dengan jumlah batuan lebih dari 32 milyar tentu sangat bermanfaat bagi masyarakat KLU,” sebutnya

H Nanang Samodra menambahkan, "Ini program yang datangnya dari Kementrian Sosial RI, saya sebatas perantara yang kebetulan sebagai Komisi VIII DPR RI", akunya.
Saya selaku Komisi VIII DPR RI tetap mengawal program Kementrian Sosial RI untuk warga masyarakat Nusa Tenggara Barat, termasuk Kabupaten Lobok Utara, kata Nanang Samodra. Terlebih lagi saya sering berkunjung di Lombok Utara.Tandasnya.

“Kemensos sendiri merupakan mitra kerja Komisi VIII DPR RI, sehingga setiap aspirasi dengan mudah disampaikan,” jelasnya.

Diyakini oleh H Nanang Samodra, bahwa masih banyak masyarakat KLU yang belum terdata, sehingga tidak lepas dari tudingan tudingan miring misalkan, "Masak did dia saja yang dapat bantuan". Anggapan ini tentu ada kaitannya dengan data yang di maksud yaitu, menggunakan data lama sehingga itu yang di realisasikan. Seharusnya data yang baru dengan melampirkan rekomendasi dari Bupati Lombok Utara. Sadan politikus Partai Demokrat itu.

“Semoga bantuan ini dapat meningkatkan kesejahteraan dan bermanfaat bagi masyarakat KLU,” dan saya di Komisi VIII DPR RI tetap mengawal program bantuan dari Kementrian Sosial RI. Tegasnya. (@ng)