Muji Purwandi (kiri) Kepala Bidang (Kabid) Penempatan Dinas Tenaga Kerja Lombok Tengah (Loteng).

Lombok Tengah (poskotantb.com) - Kepala Bidang (Kabid) Penempatan Dinas Tenaga Kerja Lombok Tengah (Loteng), Muji Purwandi, mengatakan sejauh ini pelayanan di Dinas Tenaga Kerja berjalan dengan baik. Namun, lanjut Muji, ada beberapa pelayanan yang masih harus diperbaiki.

''Sejauh ini pelayanan cukup baik, namun ada beberapa hal yang harus ditertibkan. Misal pelayanan staf dan petugas P3MI,'' kata Muji, Senin (04/12/2023).

Selain itu, pihaknya kini sedang melakukan pendataan seluruh anggota P3MI yang surat izin operasionalnya masih aktif dan memanggil seluruh pimpinan cabang untuk mengevaluasi dan memecahkan masalah; kendala selama proses pelayanan di Dinas Tenaga Kerja Loteng.

''Baik itu proses seleksi, verifikasi dokumen CPMI sampai penempatan, selalu menekankan semua proses layanan tidak ada pungutan,'' imbuh Muji.

Pihaknya mewanti oknum yang tidak bertanggung jawab jika kedapatan melakukan pungutan biaya, ia tidak segan akan memberikan sanksi kepada oknum tersebut.

''Kami akan laporkan ke pihak hukum yang menangani,'' tegasnya.

Untuk itu, pihaknya akan selalu meningkatan pelayanan bagi masyarakat dan menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku, sehingga apa yang diinginkan masyarakat Loteng untuk berkerja ke luar negri sesuai aturan dengan undang-undang penempatan CPMI.

“Angka kemiskinan di Lombok Tengah mencapai 12,89 persen atau di bawah angka rata-rata Provinsi NTB 13, 60 persen, sumber data dari BPS Loteng. Untuk itu, kami punya tangung jawab yang besar untuk mengurangi kemiskinan di Loteng, dan akan terus meningkatan mutu pelayanan kami dan besinergi dengan dinas-dinas terkait untuk memecahakn maslah yang ada,'' ujarnya.

Muji mengimbau seluruh masyarakat Loteng, jika ingin bekerja ke luar negri agar mencari informasi ke Dinas Tenaga Kerja terkait negara penempatan kerja untuk mengurangi percaloan atau oknum-oknum yang tidak bertangung jawab yang salah mengiformasikan negara penempatan yang resmi.

''Atau paling tidak masyarakat mengetahui P3MI yang bermasalah,'' pungkasnya. (Babe)