 |
| Sebanyak 90 Penjabat (Pj) Kepala Desa di Kabupaten Lombok Timur dilantik dan diambil sumpahnya oleh Pj. Bupati Lotim HM. Juaini Taofik berlangsung di ruang lobi kantor Bupati Lotim, Senin (12/2/2024).Foto Multasri/postkotantb.com |
Lombok Timur (postkotantb.com) - Sebanyak 90 Penjabat (Pj) Kepala Desa di Kabupaten Lombok Timur dilantik dan diambil sumpahnya oleh Pj. Bupati Lotim HM. Juaini Taofik berlangsung di ruang lobi kantor Bupati Lotim, Senin (12/2/2024).
Ke-90 Pj kades tersebut menggantikan kepala desa defenitif sebelumnya, karena telah berakhir masa jabatan pada 8 Februari 2024 lalu. Pj kades tersebut akan menjalankan roda pemerintahan di desa selama 1 tahun hingga tahun 2025 mendatang.
Pj. Bupati Lombok Timur, HM Juaini Taofik dalam sambutannya itu menegaskan, tugas utama untuk saat ini bagi Pj Kades yang telah dilantik untuk menyukseskan Pemilu 2024 berjalan dengan aman dan lancar.
Disamping itu kata Pj. Bupati Lotim, tugas Pj kades untuk memastikan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berjalan dengan baik di lingkup desa yang dipimpinnya.
"Jangan dulu urus APBDes, sukseskan Pemilu 2024 ini. Kerahkan potensi dan bukan untuk memilih salah satu peserta pemilu. Ukurannya berapa jumlah partisipasi Pemilu dan itu akan kami evaluasi," tegas Pj. Bupati Lotim HM Juaini Taofik yang dihadiri Kapolres Lotim AKBP Hariyanto, Pejabat Dandim 1615/Lotim, Pj. Sekda Lotim beserta sejumlah pimpinan OPD lainnya.
Lebih jauh ditegaskan Juaini Taofik, pada tahun 2019 silam, partispasi masyarakat dalam memilih 80,1 persen. Diharapkan tahun 2024 ini lebih dari tahun sebelumnya meskipun tantangannya berada pada musim penghujan.
Kabupaten Lotim ini sebut Juaini Taofik, daerah yang paling banyak pemilihnya diantara 10 kabupaten/kota di NTB atau sekitar 25,4 persen lebih dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau sekitar 985.365 jiwa dengan 4.010 TPS.
Pj. Kades juga diminta untuk memastikan kelancaran segala kebutuhan logistik pemilu di masing-masing wilayahnya, baik penggunaan fasilitas aset daerah untuk lokasi TPS, termasuk memanfaatkan gedung sekolah sebagai lokasi pemungutan suara.
"Ada sekitar 585 TPS berada di gedung sekolah dijadikan lokasi TPS. Tidak ada kepala sekolah yang menjadi aset daerah yang tidak mengizinkan gedung sekolah dijadikan lokasi TPS," jelasnya.
Untuk itu, Pj. Kades juga diminta selalu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pihak kecamatan. Bahkan, setiap bulannya akan dilakukan evaluasi dan rapat koordinasi bersama pemerintah kabupaten sehingga program prioritas ke 90 Pj kades ini linier dengan kabupaten dan provinsi. (Red/CN)
0 Komentar