Lombok Utara (postkotantb.com) - Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu SH melantik ulang 103 orang ASN pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administratordan pejabat Pengawas di Lingkungan Pemda bertempat di Aula RSUD KLU (29/5). Pelantikan disaksikan oleh Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda KLU Ir. Hermanto, Kepala BKPSDM KLU Tri Darma Sudiana S.STP, Para Kepala PD, serta beberapa undangan lainnya.
Sesui dengan SK Bupati Lombok Utara sebelumnya telah menetapkan pejabat tinggi pratama yang dialantik yakni Atmaja Gumbara SP,menjadi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra (Asisten I), kemudian H. Husnul Ahadi SKM menjadi Bidang Administrasi Umum (Asisten III),Serta Totok Surya Saputra. SH, MH menjadi Kasat Pol PP.
Selain itu juga Bupati ada 15 pejabat Eselon 3a yang dilantik seperti Raden Gabadi Kusuma sebagai Kabag Hukum Setda KLU, Laela Sukati sebagai Kabag Perekonomian SDA Setda KLU,Chairil Furqan sebagai Kabag Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD KLU, Khairudin Nasir Sekretaris Inspektorat KLU, Drs. I Dewa Gede Purwa Sekdis LH, Yuni Kurniati Maesarah Sebagai Sekdis P2KBPMD, Ali Imron Sekdis Perhubungan, Gunadi Sekretaris Kesbangpol, Vidi Eka Kusuma sebagai Sekretaris Dukcapil KLU, Mahzan Zohdi SP Camat Gangga, Bambang Gunawan. ST Sekdis PU PR Perkim, Muh. Syihammudin Sekdis Pol PP.
Sedangkan untuk Eselon 3b berjumlah 29 orang, untuk eselon 4a berjumlah 46 orang dan eselon 4b berjumlah 10 orang,
Usai pelantikan Bupati Djohan menyampaikan bahwa pelantikan dilakukan berdasarkan hasil konsultasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah pusat dimana beberapa daerah mengalami pristiwa yang sama sehingga diperlukan pelantikan ulang.
"Pesan saya agar para pejabat yang telah dilantik dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan sebaik-baiknya, junjung tinggi etika dan aturan yang berlaku, tingkatkan disiplin untuk mencapai target kerja," tuturnya.
Masih banyak kendala dan hambatan yang di hadapi dalam membangun Lombok Utara, untuk itu perlu kerja yang sungguh-sungguh guna mewujudkan visi misi pembangunan daerah.
"Pengisian jabatan dilakukan guna penyegaran birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat, menghasilkan inovasi dalam membangun daerah," katanya.(@ng)
0 Komentar