 |
| Salah satu dokumentasi Arwaslu bersama para aktifis Lombok Barat pada sejumlah aksi demonstrasi. |
Lombok Barat (postkotantb.com) - Aliansi Rakyat Pengawas Pemilu (Arwaslu) bersama para aktifis se Kabupaten Lombok Barat kecewa, lantaran Bawaslu Mandul dalam merespon setiap laporan yang menyangkut kasus-kasus dugaan Money Politics (Politik Uang).
"Ini sebagai pertanda bahwa daerah Lombok Barat darurat money politics," tegas Asmuni A. Ma., selaku koordinator Arwaslu dikonfirmasi, Jumat (29/11/2024).
Ia mengatakan politik uang merupakan istilah khas Indonesia untuk menerangkan semua jenis perilaku korupsi dalam pemilu, politik hingga klientelisme, dan dari vote buying hingga kecurangan.
Politik uang masih menjadi ancaman dalam pemilihan kepala daerah khususnya di Lombok Barat. Bahkan menurutnya, praktik money politics begitu kental terutama menjelang hari pemungutan suara.
Sayangnya, Bawaslu Lombok Barat terkesan duduk manis tanpa ada tindakan yang kongkrit dalam rangka menuntaskan dugaan money politics, sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
"Pasal 73 Ayat (1) UU No 10/2016 sudah menjelaskan bahwa calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih," bebernya.
Karenanya, Arwaslu bersama para aktifis se Kabupaten Lombok Barat akan menggelar aksi besar-besaran menjelang rapat pleno kabupaten. Ini sebagai bentuk penolakan masyarakat terhadap hasil Pilkada Lombok Barat.
"Kami menolak hasil pilkada Lombok Barat karena terlaksana secara tidak jujur dan tidak adil, disebabkan tercemari politik uang," tandas Asmuni.(RED)
"Ini sebagai pertanda bahwa daerah Lombok Barat darurat money politics," tegas Asmuni A. Ma., selaku koordinator Arwaslu dikonfirmasi, Jumat (29/11/2024).
Ia mengatakan politik uang merupakan istilah khas Indonesia untuk menerangkan semua jenis perilaku korupsi dalam pemilu, politik hingga klientelisme, dan dari vote buying hingga kecurangan.
Politik uang masih menjadi ancaman dalam pemilihan kepala daerah khususnya di Lombok Barat. Bahkan menurutnya, praktik money politics begitu kental terutama menjelang hari pemungutan suara.
Sayangnya, Bawaslu Lombok Barat terkesan duduk manis tanpa ada tindakan yang kongkrit dalam rangka menuntaskan dugaan money politics, sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
"Pasal 73 Ayat (1) UU No 10/2016 sudah menjelaskan bahwa calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih," bebernya.
Karenanya, Arwaslu bersama para aktifis se Kabupaten Lombok Barat akan menggelar aksi besar-besaran menjelang rapat pleno kabupaten. Ini sebagai bentuk penolakan masyarakat terhadap hasil Pilkada Lombok Barat.
"Kami menolak hasil pilkada Lombok Barat karena terlaksana secara tidak jujur dan tidak adil, disebabkan tercemari politik uang," tandas Asmuni.(RED)
0 Komentar