Mataram (postkotantb.com)- Komisi V DPRD NTB menyambut baik program unggulan pusat berupa makan Bergizi Gratis, dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia (SDM) menuju Indonesia Emas 2045.
"Pengalaman dulu waktu SD, sarapan pun jarang kita. Tentu pak presiden sudah mengkaji secara detail penyebab stunting. Salah satu penyebabnya, asupan gizi kurang," ujar Anggota Komisi V DPRD NTB, H.M. Jamhur, Senin (13/01/2025).
Kendati demikian, ia mengingatkan stakeholder terkait agar aktif berkolaborasi bersama DPRD NTB dalam hal pengawasan, sehingga program tersebut dapat terlaksana sesuai aturan. Termasuk soal layak atau tidaknya item makanan yang akan disuguhkan.
"Itu tidak boleh sembarangan. Harus sesuai aturan. Mulai dari tenaganya, dapurnya harus representatif sampai ke kelayakan makanan. Kita tidak bisa pungkiri ada saja oknum nakal di tengah jalan," ujarnya.
Di sisi lain, ia meminta pemerintah daerah dalam hal ini Pemprov NTB untuk lebih memaksimalkan stok pangan dari para petani dan peternak lokal. Sehingga nantinya dapat mendorong peningkatan perekonomian masyarakat.
"Selain itu, pemerintah daerah harus bisa mensiasati ketersedian stok pangan untuk program ini. Kan hidup tuh peternak dan petani kita," pesannya.
Ia pun mengajak seluruh pihak untuk mendukung dan ikut mengawal dalam rangka mendorong agar program tersebut terlaksana dengan baik.
"Program ini wajib diawasi, jangan sampai ada makanan. Sebab program ini bukan program yang main-main. Semoga generasi penerus semakin cerdas sesuai keinginan rakyat Indonesia," harapnya.(RIN)
"Pengalaman dulu waktu SD, sarapan pun jarang kita. Tentu pak presiden sudah mengkaji secara detail penyebab stunting. Salah satu penyebabnya, asupan gizi kurang," ujar Anggota Komisi V DPRD NTB, H.M. Jamhur, Senin (13/01/2025).
Kendati demikian, ia mengingatkan stakeholder terkait agar aktif berkolaborasi bersama DPRD NTB dalam hal pengawasan, sehingga program tersebut dapat terlaksana sesuai aturan. Termasuk soal layak atau tidaknya item makanan yang akan disuguhkan.
"Itu tidak boleh sembarangan. Harus sesuai aturan. Mulai dari tenaganya, dapurnya harus representatif sampai ke kelayakan makanan. Kita tidak bisa pungkiri ada saja oknum nakal di tengah jalan," ujarnya.
Di sisi lain, ia meminta pemerintah daerah dalam hal ini Pemprov NTB untuk lebih memaksimalkan stok pangan dari para petani dan peternak lokal. Sehingga nantinya dapat mendorong peningkatan perekonomian masyarakat.
"Selain itu, pemerintah daerah harus bisa mensiasati ketersedian stok pangan untuk program ini. Kan hidup tuh peternak dan petani kita," pesannya.
Ia pun mengajak seluruh pihak untuk mendukung dan ikut mengawal dalam rangka mendorong agar program tersebut terlaksana dengan baik.
"Program ini wajib diawasi, jangan sampai ada makanan. Sebab program ini bukan program yang main-main. Semoga generasi penerus semakin cerdas sesuai keinginan rakyat Indonesia," harapnya.(RIN)
0 Komentar