 |
| Murdani anggota DPRD Lombok Tengah. POSTKOTANTB.COM/Kadri Ramdani |
Lombok Tengan (postkotantb.com) - Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi pasar di Kabupaten Lombok Tengah hanya baru mencapai 25 persen pada tahun 2024.
Pasar Renteng di Kota Praya dan Pasar Jelojok di Kopang saat ini menjadi penyumbang terbesar dari sektor pasar. Sementara puluhan pasar lainnya masih belum optimal bahkan belum mampu menyumbang PAD.
Legislator Murdani saat dikonfirmasi Tribun Lombok mengatakan, tata kelola pasar harus diperbaiki sehingga manfaatnya lebih banyak dirasakan oleh masyarakat sehingga berimplikasi pada peningkatan PAD.
"Oleh karena itu kami mendorong terbentuknya tim terpadu lintas OPD dengan representatif masyarakat didalamnya diikutsertakan. Karena kita berbicara tata kelola, maka kalau pengelolaan ketika mengangkut sampah maka harus koordinasi dengan dinas lingkungan hidup (DLH), soal parkir bisa dengan Bapenda atau dinas terkait," jelas Murdani kepada Tribun Lombok di Praya, Kamis (20/03/2025).
Dikatakan anggota komisi II DPRD Lombok Tengah ini, jika nantinya antar OPD mulai dari DLH, Bapenda dan sebagainya dibentuk menjadi tim terpadu maka diharapkan bisa lebih maksimal. Sehingga koordinasinya pula bisa lebih maksimal.
Menurut Politisi Partai NasDem ini, PAD belum maksimal dari pasar karena terdapat banyak kendala dilapangan mulai dari pedagang yang sepi pembeli hingga pentingnya ditertibkan sistem pungutannya.
"Karena di retribusi yang ada itukan per meter persegi itukan Rp 2125 per meter persegi. Untuk tarif sewa los Rp 2500. Kalau kios antara Rp 5000-10.000. Nah itu yang mungkin penting ditertibkan sehingga bisa menekan kebocoran," beber Murdani.
"Semua pasar di Lombok Tengah sedang berbenah. Kalau dikatakan bagus, ya masih belum tapi upaya ke arah situ (pembenahan) sangat mungkin kita lakukan sehingga perbaikan tata kelola pasar ini bisa berimplikasi pada peningkatan PAD," sambung Direktur Walhi NTB 2013-2021 ini.
Diketahui saat ini pasar di Lombok Tengah dikelola oleh kepala unit pelaksana teknis (UPT) pasar. Retribusinya langsung masuk ke PAD.
Selama tiga tahun berturut-turut target PAD dari retribusi pasar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lombok Tengah tidak pernah tercapai. Pada tahun ini dari target Rp 7,2 miliar baru terealisasi 24,3 persen atau senilai Rp 1,7 miliar.
Namun, dibandingkan target tahun-tahun lalu, realisasi tahun 2024 masih cukup lebih baik. Pada Oktober 2023, realisasi mencapai 18 persen, Oktober 2022 mencapai 19 persen dan Oktober 2024 mencapai 24,3 persen.
Legislator Murdani saat dikonfirmasi postkotaNTB di Kantor DPRD Lombok Tengah belum lama ini. mendorong terbentuknya tim terpadu lintas OPD dengan representatif masyarakat didalamnya diikutsertakan.(Kadri)
0Komentar