Lombok Utara, (postkotantb.com) - Wakil bupati Lombok Utara Kusmalahadi Syamsuri, ST., MT membuka Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 bertempat Lotara Point, Kecamatan Pemenang, Selasa (06/05), Hadir juga Anggota Forkopimda KLU, Ketua TP PKK KLU Hj. Rohani Najmul Akhyar, Staf ahli bupati dan para Asisten Setda KLU, Para kepala OPD lingkup Pemda KLU, Kepala BPS Lombok Utara Isa, SE., MM, Kepala Kemenag KLU Dr. H. Jalalussayuthy SS., M.Pd, Camat se-KLU, Kepala Desa se-KLU, serta undangan lainnya.
Kepala Bappeda Gatot Sugiarto, ST melaporkan Sebelum dilaksanakannya Musrenbang RPJMD, pada 30 April 2025 Bappeda telah melaksanakan Forum Perangkat Daerah, Rancangan Renstra Tahun 2025 - 2029 yang dihadiri oleh seluruh Perangkat daerah untuk
membahas dan menyepakati terkait Indikator dan target Tujuan, Sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pada Renstra Perangkat Daerah yang diselaraskan dengan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Lombok Utara.
"Kegiatatan Musrenbang RPJMD KLU tahun 2025-2029 kali ini diikuti sebanyak 300 peserta yang terdiri dari Para delegasi kecamatan, Perwakilan dari Generasi Milenial, Generasi Z, Perempuan, Lansia dan Disabilitas," jelasnya.
Lebih lanjut kata Gatot Visi pembangunan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2025-2029 adalah Bersatu Untuk Kabupaten Lombok Utara Semakin Maju, selaras dengan Visi pada RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional yakni NTB Provinsi Kepulauan Yang Makmur Mendunia serta Visi RPJMN Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas Tahun 2045.
"Tujuan Musrenbang RPJMD untuk menjabarkan visi dan misi kepala daerah menjadi program pembangunan yang konkret dan terukur," katanya.
Lebih lanjut kata Gatot menyelaraskan kebijakan daerah dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN Nasional, agar perencanaan pembangunan daerah berjalan dalam satu sistem yang terintegrasi, menggali tantangan, peluang, dan isu strategis yang perlu ditangani dalam periode lima tahun ke depan, Menetapkan prioritas pembangunan yang akan menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun program kerja dan anggaran.
Semua memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa RPJMD ini benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat,Mari berdiskusi secara konstruktif dan menyampaikan gagasan terbaik guna merumuskan perencanaan yang efektif, implementatif, dan berkelanjutan.
“Dengan kerja sama yang solid, saya yakin KLU akan terus berkembang, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan global dan nasional," katanya.
Sementara itu Ketua DPRD KLU Agus Jasmani menyampaikan bahwa Musrenbang RPJMD menjadi salah satu tahapan yang harus dilaksanakan dan menjadi forum strategis untuk menyusun dan mensinkrokan visi, misi, program kerja Pemerintah Daerah lima tahun ke depan.
"Forum ini sebagai forum formal yang berlandaskan partisipasidalam kerangka menyerap aspirasi masyarakat untuk kemudian dirumuskan sebagai Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Utara tahun 2025-2029," sebutnya.
Agus Jasmani juga berharap Musrenbang RPJMD bisa menghasilkan dokumen perencanaan yang terukur sekaligus adaptif, menjawab tantanganpembangunan dan keterbatasan anggaran yang daerah miliki.
Melalui Musrenbang RPJMD seharusnya kita bersepakat untuk menetapkan kerangka aksi yang jelas dan melibatkan semua elemen pembangunan secara kolaboratif, sehingga keterbatasan anggaran ini dapat diatasi bersama bilamana kita punya komitmen politik bersama untuk memajukan Kabupaten Lombok Utara.
Produk dari Musrenbang RPJMD yang hasilnya akan di implementasikan dalam lima tahun ke depan perlu benar-benar dipilah dan disusun berdasarkan skala prioritas mengingat keterbatasan sumber daya dan terutama anggaran daerah.
Setiap usulan program dan kegiatan harusdipilah se selektif mungkin agar kemampuan anggaran kita yang terbatas dapat membiayai dengan se efisien dan se efektif mungkin.
Legislatif dalam kapasitasnya sudah barang tentu akan berupaya mengoptimalkan pengawasan terhadap proses dan tahapan penyusunan dan pelaksanaan RPJMD.
“Lima tahun bukan waktu yang sebentar, maka apa yang disusun pada forum Musrenbang harus dilaksanakan," ujarnya.
Sementara itu Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bappeda Provinsi NTB Iskandar Zulkarnain, S.Pt., M.Si., meyampaikan bahwa
RPJMD bukan sekadar dokumen administratif, tetapi pondasi utama yang akan menjadi pedoman dalam menjalankan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
"Dokumen ini disusun dengan mempertimbangkan sinkronisasi dengan RPJMD Provinsi NTB dan RPJMN Nasional, agar kebijakan daerah tetap selaras dengan prioritas pembangunan nasional," tuturnya.
Iskandar menjelaskan bahwa KLU merupakan daerah pertama yang melakukan Musrenbang RPJMD dari seluruh Kabupaten/Kota di provinsi NTB.
Seluruh OPD nantinya dalam menjalankan kegiatannya harus berpedoman pada RPJMD yang telah disusun, yang kemudian menjadi pedoman berkegiatan dalam periode lima tahun kedepan.
“Banyak hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPJMD ini, diantaranya apa saja potensi yang dimiliki daerah serta kebutuhan apa yang diperlukan daerah," jelasnya.
Untuk KLU sendiri potensi pariwisata, pertanian dan perikanan dapat dijadikan prioritas untuk nantinya dapat meningkaykan laju pertumbuhan ekonomi daerah.
Sementara itu Wabup Kusmalahadi menyampaikan bahwa Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program prioritas yang telah dirumuskan.
“Melalui kesempatan ini kami membuka diri seluas-luasnya untuk masukan, saran dan harapan untuk lima tahun kedepan dalam rangka penyempurnaan rancangan RPJMD," katanya.
Lebih lanjut kata Kusmalahadi pada tahun 2008 kemiskinan di Lombok Utara berada pada 43,12 persen, berbagai upaya telah dilakukan, sehingga penurunan angka kemiskinan terjadi secara progresif yaitu pada tahun 2024 kemiskinan tersisa 23,96 persen atau turun 19,16 persen dari tahun 2008.
Pertumbuhan ekonomi terus menggeliat dan terus meningkatkan pelayanan pada masyarakat, dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi KLU yang mencapai 4,28 persen pada tahun 2024, mengalami pertumbuhan yang signifikan sejak covid-19 yang mana laju pertumbuhan ekonomi saat itu mengalami kontraksi hingga minus 7,46 persen pada tahun 2020.
"KLU masih berhadapan dengen beberapa permasalahan diantaranya sektor pendidikan, Bidang kesehatan, standar hidup layak yang menjadi penopang IPM, serta permasalahn kekeringan," Tandasnya.
Dengan berbagai permasalahan tentunya akan dilaksanakan kebijakan strategis dalam kurun lima tahun kedepan, dengan penyelesaian isu atau permasalahan prioritas yaitu pengentasan kemiskinan dan ketertinggalan, hilirisasi produk pertanian dalam arti luas, dan pariwisata untuk perekonomian yang inklusif.
"Mari bersama-sama memajukan Lombok Utara, kami berharap kepada para pimpinan lembaga dan instansi vertikal, pimpinan perbankan, perusahaan swasta, NGO dan lembaga swadaya lainnya bahu membahu untuk mewujudkan kesejahtaraan masyarakat di KLU," Ajaknya.
Berbagai tantangan tentunya akan dihadapi dalam penyelesaian permasalahan tersebut, salah satunya saat ini adanya efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat, namun tantangan tersebut dapat menjadi penyemangat karena dapat mendorong kita untuk terus berkembang.
“Saya yakin dan percaya dengan kerja nyata, sinergi bersama berbagai inovasi dapat dengan mudah diimplementasikan serta memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat,” tutupnya. (@ng)
Pewarta : Jaharuddin.S Sos
0 Komentar