 |
| Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) Kusmalahadi Syamsuri, ST. MT., di kegiatan Sosialisasi Pencegahan Praktik Perlukaan dan Pemotongan Genitalia Perempuan (P2GP) yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM) di Aula Kantor Bupati, Selasa (12/08/2025). |
Lombok Utara (postkotantb.co m) - Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) Kusmalahadi Syamsuri, ST. MT., menghadiri Sosialisasi Pencegahan Praktik Perlukaan dan Pemotongan Genitalia Perempuan (P2GP) yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM) di Aula Kantor Bupati, Selasa (12/08/2025).
Turut Hadir Narasumber dari Kementerian Kesehatan, dr. Tyas Natasya M.K.M, Direktur LPSDM Ririn Hayudiani, Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) KLU, dr.H.Lalu Bahrudin M.Kes, para Kepala PD, serta undangan lainya.
Dalam sambutanya Wabup Kus menyampaikan bahwa pemerintah daerah berkomitmen penuh dalam mencegah dan menghapus P2GP karena bertentangan dengan kebijakan Nasional dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta nilai-nilai perlindungan anak dan perempuan.
"Tinggal komitmen bersama dalam berkolaborasi dan bersinergi mencegah dan menghapus P2GP yang ada di daerah kita”jelasnya.
Lebih lanjut Wabup Kus juga menyampaikan P2GP di Lombok Utara sebagai tradisi yang dilakukan masyarakat turun temurun yang harus dihapus dengan cara pendekatan yang berbasis komunikasi.
"Komitmen ini sebagai langkah daerah yang ramah dan melindungi anak serta perempuan sebagai generasi penerus KLU," tegasnya.
Wabup Kus juga mengajak semua pihak untuk mengambil bagian dalam mencegah dan menghapus P2GP, sebagai langkah bersama dalam melindungi generasi emas KLU.
Pada tempat yang sama, Perwakilan dari Direktorat Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes RI dr. Tyas menyampaikan P2GP sebagai masalah global yang bukan hanya terjadi di Indonesia melainkan hampir di semua negara.
Karena menjadi pelanggaran HAM dan kekerasan terhadap perempuan serta tidak memilik alasan medis yang kuat praktek P2GP dilakukan.
“Kemenkes bekerjasama untuk mensosialisasikan kegiatan ini dengan menjalin kolaborasi baik di tingkat kementrian, pemerintah daerah serta NGO dengan harapan tidak adanya praktek P2GP lagi di daerah,”katanya.
Di tempat yang sama juga Direktur LPSDM, Ririn Hayudiani, mengingatkan bahwa dampak jangka pendek dan panjang P2GP sangat membahayakan bagi perempuan.
LPSDM sebagai sebuah NGO yang selalu aktif dan intensif membahas isu-isu perempuan dalam kesetaraan gender. Dengan indikator target penghapusan praktek berbahaya, pernikahan anak, P2GP serta kekerasan terhadap perempuan.
“Gerakan pencegahan praktek P2GP di Lombok Utara merupakan Gerakan Berani Satu dan selanjutnya pada Gerakan Berani Dua di lakukan di Lombok Timur, Garut, dan Jember,” jelasnya.
Pewarta: Jaharudin.
0 Komentar