 |
| Perwakilan DPRD Loteng Wirman Hamzani bersama instansi terkait terima hearing GMPRI |
Lombok Tengah, (postkotantb.com) - Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia (GMPRI) Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Hearing terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang di duganya sarat dengan permainan, hal tersebut di ungkapkan Ketua Umum GMPRI NTB Rindawanto Evendi, Kamis 18 September 2025 di Aula DRPD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng).
Hearing yang di pimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Loteng Wirman Hamzani berjalan dengan baik.Sidang memberikan kesempatan kepada semua peserta hearing menyampaikan pendapat sesuai tupoksinya.
"Besok-besok jika kepala Dinas yang bersangkutan tidak hadir ketika kita undang,dan terus-terusan di wakili,kita jangan lanjutkan rapat sampai kepala dinasnya yang langsung hadir,"kesal Hamzan.
Dalam pemaparannya,Rindhot selaku Ketua GMPRI NTB tanpa ragu-ragu meluapkan keluh kesahnya,jika MBG yang di salurkan kepada penerima manfaat di Loteng wajar banyak yang tidak sesuai.Sebab dari proses pendirian dapur hingga realisasi berdirinya MBG tersebut, pemilik Dapur diklaim mengeluarkan biaya yang cukup fantastis kepada diduga salah satu DPRD Loteng yakni Saiful Muslim.
"Ya wajar lah pemilik Dapur memberikan makanan yang tidak sesuai kepada penerima manfaat,karena uangnya sudah di sunat duluan, ya pasti dong pemilik dapur mencari untung serta memikirkan bagaimana cara mengembalikan modalnya,"sentil Rindhot.
Lebih lanjut,ia menyinggung peran pihak-pihak terkait seperti Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Kesehatan dan Dinas Ketenagakerjaan terkesan sangat abai terhadap MBG. Padahal,selama berjalannya program MBG banyak ditemukan kualitas makanan yang di berikan sejumlah dapur di Loteng sangat bermasalah.Begitu juga dengan tenaga kerjanya,bekerja melampaui jam kerjanya namun tidak terhitung lembur.
"Lalu apa tugas bapak ibu selaku hadam rakyat? Apakah terlalu asyik dengan fasilitas kursi empuk dan ruang ber-AC yang di buat dari pajak Rakyat?
Mestinya Badan Kehormatan DPRD Loteng juga lebih peka dengan keluhan rakyat, panggil jika ada anggotanya yang terindikasi bermasalah,"tukas Rindhot.
Adapun beberapa poin tuntutan GMPRI NTB meminta kepada DPRD Loteng untuk :
1. Segera Bentuk Pansus terkait MBG
2. Turun Sidak bersama stake holder terkait
3. BK DPRD Loteng Segera tegur dan panggil sejumlah anggota DPRD yang menjadi pemain MBG.
Sementara diforum yang sama,pihak BPOM menegaskan jika dirinya tidak terlalu banyak terlibat dalam program MBG.
"Kami tidak banyak terlibat dalam program MBG,karena sudah ada BGN yang punya tugas,"katanya.
 |
| Tampak Pengurus GMPRI NTB saat hearing di DPRD Lombok Tengah terkait MBG, Kamis (18/09/2025) |
Dilain hal,Kepala Dinas Ketenagakerjaan menjelaskan jika pekerja di dapur MBG sudah sesuai.Dinas sudah turun di wilayah Batukliang yang menjadi sampel,mengenai semisal pembiayaan BPJS ditanggung oleh pekerja itu sendiri.
" Saya sudah turun di wilayah utara untuk melihat kondisi dapur dan soal biaya BPJS ketenagakerjaan,karyawan itu bayar sendiri,"jelasnya.
Kemudiaan Dewan Saipul Muslim dari Partai PAN yang disebut GMPRI NTB sebagai mafia MBG tidak membantah terkait dirinya disebut sebagai otak dari permainan MBG.Saiful justru menceritakan berapa jumlah Dapur yang harusnya di bangun dan dan jumlah dapur yang sudah di bangun di wilayah Loteng.
"Untuk membangun dapur MBG siapa saja boleh, dan nanti kami akan bagikan linknya,"jawab Saiful.
Dalam closing statement,Rindhot berharap DPRD Loteng segera bikin pansus dan mengenai kejanggalan terkait fakta-fakta yang ditemukan dilapangan, Rindhot akan komitmen akan membawanya ke ranah Aparat Penegak Hukum.(irs)
Pewarta : Lalu Irsyadi
0Komentar