Laporan Syaiful Marjan postkotantb.com Biro Sumbawa 


Sumbawa Besar, (postkotantb.com) — Keberadaan komunitas difabel di Kabupaten Sumbawa kembali menjadi sorotan setelah muncul pengakuan bahwa masih ada lembaga penyandang disabilitas yang nyaris luput dari perhatian pemerintah daerah, meskipun telah memiliki legalitas resmi. Kondisi ini dinilai mencerminkan masih lemahnya pendataan dan pendampingan terhadap kelompok rentan.

Kepala Bidang Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, Ibu Saryfah S. Sos, MPH, menyampaikan bahwa komunitas difabel perlu membangun eksistensi melalui kegiatan sosial yang terstruktur dan memiliki tema, serta dipublikasikan secara luas agar keberadaannya dapat terdeteksi oleh pemerintah.
“Saran saya, seharusnya dibuat kegiatan sosial yang memiliki tema dan dipublikasikan. Dengan begitu pemerintah bisa memberikan perhatian sekaligus melakukan pendataan,” ujar Ibu Saryfah saat ditemui awak media di ruang kerjanya pada Rabu, (11/02/2026).

Ia juga menegaskan pentingnya legalitas kelembagaan sebagai syarat utama agar komunitas difabel dapat menjalin kemitraan secara resmi dengan pemerintah maupun pihak lainnya, termasuk media.
“Legalitas kelembagaan perlu diurus supaya ke depan bisa menjalin kemitraan dengan pemerintah,” tambahnya.

Selain itu, Ibu Saryfah menekankan pentingnya peran pendamping bagi penyandang difabel. Menurutnya, pendamping menjadi jembatan utama dalam proses komunikasi, pendataan, pengurusan administrasi, hingga akses terhadap program jaminan sosial.
“Pendamping sangat penting agar difabel tidak berjalan sendiri dan bantuan yang diberikan bisa tepat sasaran,” jelasnya.


Sementara itu, Ketua Lembaga Penyandang Difabel Bersatu dan Mandiri Sumbawa (LPBSDMB), Zulfikar Rahman, mengungkapkan kekecewaan mendalam atas minimnya perhatian pemerintah terhadap lembaga difabel yang dipimpinnya, meskipun LPBSDMB telah memiliki legalitas resmi.
“Lembaga ini kami bentuk bersama teman-teman difabel lainnya dan legalitasnya juga resmi. Namun hampir tidak pernah kami mendapatkan perhatian pemerintah, terutama dalam berbagai program sosial,” ungkap Zulfikar Rahman.

Ia menuturkan, kondisi tersebut membuat para penyandang difabel merasa terasing dan seolah berjalan sendiri tanpa pendampingan yang memadai.
“Saya berharap curahan dari lubuk hati saya ini bisa mewakili kekecewaan teman-teman difabel. Banyak keluhan yang hanya bisa kami sampaikan di gubuk-gubuk sempit tempat kami berkumpul,” ujarnya.


Sebagai penutup, Zulfikar Rahman menyampaikan pesan perjuangan yang mencerminkan semangat komunitas difabel di Sumbawa.
“Walaupun hidup saya susah, saya tetap berjuang, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain,” tegasnya.

Zulfikar Rahman berharap pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial, dapat lebih proaktif menyapa dan melibatkan komunitas difabel dalam setiap program sosial. Menurutnya, yang dibutuhkan penyandang difabel bukan sekadar belas kasihan, melainkan pengakuan, pendampingan, dan pelibatan secara nyata.

Sinergi antara pemerintah, komunitas difabel, pendamping, dan media diharapkan mampu mencegah kelompok difabel kembali terabaikan, sekaligus memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan oleh seluruh warga tanpa terkecuali. (Jhey)