 |
| Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) UNAUDITED Tahun Anggaran 2025 Se-Provinsi NTB di Mataram, (31/03/2026). Foto Istimewa |
Kegiatan yang diikuti seluruh kepala daerah dan jajaran pemerintah kabupaten/kota se-NTB ini menjadi bagian penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Penyerahan LKPD unaudited merupakan tahapan awal sebelum dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI, yang nantinya akan menentukan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan masing-masing daerah.
Suasana kegiatan berlangsung khidmat sejak awal. Seluruh peserta tampak berdiri bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Momen tersebut tidak sekadar seremonial, melainkan menjadi simbol komitmen bersama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
Dalam kesempatan itu, Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri, menegaskan bahwa penyampaian LKPD tepat waktu merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah kepada publik. Menurutnya, laporan keuangan bukan hanya sekadar kewajiban administratif, tetapi juga menjadi tolok ukur kinerja pemerintah dalam mengelola anggaran secara efektif dan tepat sasaran.
“Ketepatan waktu dan kualitas laporan keuangan menjadi indikator penting dalam membangun kepercayaan publik. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas harus terus dijaga dalam setiap proses pengelolaan anggaran,” ujarnya.
Ia menambahkan, seluruh perangkat daerah di Kabupaten Lombok Tengah harus memiliki komitmen yang sama dalam meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan. Tidak hanya dari sisi ketepatan waktu, tetapi juga dari aspek ketelitian, kelengkapan, serta kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan.
Lebih jauh, Pathul Bahri menekankan bahwa kualitas laporan keuangan akan berdampak langsung terhadap penilaian BPK. Oleh karena itu, sinergi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) menjadi kunci utama dalam menghasilkan laporan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Ini bukan hanya tugas satu instansi, tetapi tanggung jawab bersama seluruh OPD. Kolaborasi dan koordinasi harus terus diperkuat agar hasil yang dicapai optimal,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sendiri menunjukkan optimisme tinggi dalam menghadapi proses audit tahun ini. Berbagai langkah pembenahan terus dilakukan, mulai dari penguatan sistem pengelolaan keuangan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga optimalisasi pengawasan internal.
Langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari strategi untuk mempertahankan capaian opini terbaik dari BPK yang selama ini berhasil diraih. Lebih dari itu, pemerintah daerah juga berupaya memastikan bahwa setiap anggaran yang dikelola benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penyerahan LKPD unaudited ini sekaligus menjadi refleksi atas kinerja keuangan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. Dari laporan tersebut, akan terlihat sejauh mana efektivitas penggunaan anggaran dalam mendukung pembangunan daerah dan pelayanan publik.
Dengan komitmen yang terus diperkuat, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berharap dapat menjaga konsistensi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berdaya saing. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan daerah yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama.
Melalui pengelolaan keuangan yang akuntabel dan profesional, Lombok Tengah diharapkan mampu menjadi contoh bagi daerah lain dalam menerapkan prinsip good governance, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. (Disk/Wan).
0Komentar