Sumbawa Barat, (postkotantb.com) - Komitmen membangun generasi sejak usia dini kembali ditegaskan dalam kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan wajib belajar satu tahun prasekolah di satuan PAUD yang digelar di Ruang Rapat Gili Paserang, Selasa, (21/04). Kegiatan ini menjadi ruang bersama untuk memperkuat pemahaman, bahwa pendidikan anak usia dini bukan sekadar pelengkap, melainkan fondasi utama bagi masa depan.

Kesadaran itu tidak lahir tanpa alasan. Berbagai kajian menunjukkan bahwa usia dini merupakan masa emas perkembangan anak, di mana kesiapan emosional, sosial, hingga akademik mulai terbentuk. Melalui layanan PAUD, anak-anak dipersiapkan lebih matang sebelum memasuki jenjang sekolah dasar, sekaligus mengurangi potensi ketertinggalan sejak awal.


Namun di balik upaya tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Agus, S.Pd., M.M., mengakui bahwa tantangan di lapangan masih nyata. Keterbatasan tenaga pendidik akibat peralihan status menjadi PPPK serta belum optimalnya kualifikasi guru menjadi pekerjaan rumah yang tidak bisa diabaikan. 

Pada saat yang sama, partisipasi anak dalam layanan PAUD juga perlu terus diperluas. Data yang dipaparkan menunjukkan sebanyak 6.301 anak telah terlayani di 170 satuan PAUD dengan dukungan 284 tenaga pendidik.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Sumbawa Barat Hj.Hanipah, S.Pt., M.M.Inov., menekankan bahwa pendidikan prasekolah bukan hanya soal hari ini, melainkan tentang masa depan generasi. “Pendidikan prasekolah adalah investasi jangka panjang. Mungkin tidak kita rasakan hari ini, tetapi anak-anak kita akan merasakannya di masa depan.” tegasnya.

Pemerintah daerah terus mendorong langkah konkret melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, termasuk peran Bunda PAUD, Agen Gotong Royong, serta dukungan PKK hingga pemerintah kecamatan dan desa. 

Berbagai program seperti Kartu Sumbawa Barat Maju (KSB Maju) dan pengembangan program baru yang diberi nama Pusat Informasi dan Jejaring Bunda PAUD (PIDAR) juga dioptimalkan untuk memastikan akses pendidikan semakin merata.


Upaya tersebut turut diperkuat dengan kehadiran narasumber dari BPMP Provinsi NTB yang memberikan perspektif strategis dalam penguatan kebijakan PAUD, Husaini, M.Pd, yang dihadiri oleh unsur camat, lurah, dan kepala desa beserta bunda PAUD masing masing, juga TP-PKK, HIMPAUDI, dan IGTKI. Keterlibatan lintas pihak ini menjadi penegas bahwa gerakan satu tahun prasekolah bukan hanya program pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama untuk memastikan tidak ada anak usia 5–6 tahun yang tertinggal dari layanan pendidikan dasar. (Amry)