Lombok Utara, (postkotantb.com) -- Pengurus Daerah Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kabupaten Lombok Utara menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan hak-hak nelayan, dengan menghadiri kegiatan Akademi Kepemimpinan Bahari (AKB) tingkat nasional. Kegiatan yang berlangsung selama lima hari, mulai Ahad (10/05) hingga Kamis (14/05/2026) ini, dipusatkan di Bumi Perkemahan Pramuka Cibubur, Jakarta.

Mengusung tema "Penguatan Kepemimpinan Nelayan Tradisional dalam Perlindungan Hak Tenurial Laut dan Pesisir yang Berkeadilan", acara ini menjadi momentum strategis bagi 51 peserta yang merupakan utusan terbaik dari DPP dan DPW KNTI seluruh Indonesia.

Najamudin, S.Pd., selaku pengurus KNTI Kabupaten Lombok Utara sekaligus penanggung jawab program, menegaskan bahwa keikutsertaan delegasi Lombok Utara sangat krusial. Menurutnya, nelayan tradisional saat ini dihadapkan pada tantangan konflik ruang dan kebijakan yang kompleks.

"Kegiatan ini sangat penting bagi kami untuk memperkuat kepemimpinan dalam menghadapi berbagai konflik serta melakukan advokasi kebijakan berbasis nelayan tradisional. Ini adalah langkah awal strategis untuk meningkatkan kapasitas dan internalisasi nilai-nilai KNTI," ujar Najamudin di sela-sela kegiatan.


Ia menambahkan bahwa peningkatan kapasitas ini akan berdampak langsung pada kemampuan pengurus di daerah dalam melindungi hak-hak nelayan lokal, khususnya di wilayah pesisir Lombok Utara.

Dengan keikutsertaannya dalam kegiatan di Cibubur tersebut, Najamudin, S.Pd. menyampaikan beberapa harapan besar bagi kemajuan nelayan tradisional, khususnya di Kabupaten Lombok Utara:

Ia berharap pasca kegiatan ini, pengurus KNTI memiliki kemampuan kepemimpinan yang lebih kuat dan progresif dalam mengorganisir massa serta menjalankan roda organisasi secara profesional. Najamudin juga berharap kader-kader nelayan mampu menghadapi berbagai konflik agraria di laut dan pesisir, serta lebih berani dan cerdas dalam melakukan advokasi kebijakan yang seringkali belum berpihak pada nelayan kecil.

Ketua DPP KNTI, Dani Setiawan, dalam arahannya menekankan bahwa nelayan tradisional dan masyarakat pesisir adalah pilar utama kedaulatan pangan bahari Indonesia. Namun, ia menyayangkan posisi nelayan yang sering terpinggirkan oleh kebijakan pembangunan yang tidak berpihak.

"Dalam rangka HUT KNTI ke-17, kami memandang perlu adanya regenerasi kepemimpinan yang progresif melalui Akademi Kepemimpinan Bahari. Kami membekali kader dengan kemampuan advokasi, hukum, dan manajemen organisasi demi melindungi hak-hak tradisional mereka," jelas Dani.

Kegiatan ini tidak main-main dalam menyajikan materi. Sejumlah tokoh nasional dan pakar di bidangnya hadir sebagai narasumber, di antaranya: Ray Rangkuti (Pengamat Politik/Aktivis), Isnur (YLBHI), Dewi Kartika (KPA), Boy Even Sembiring (WALHI), Henry Saragih (SPI), Chalid Muhammad, Riza Damanik, Farah Sofa, hingga tokoh internal KNTI seperti Dani Setiawan dan Rosinah (Ketua Umum KPPI).


Para peserta digembleng dengan berbagai materi esensial, mulai dari Literasi Hukum Bahari (Analisis UU No. 7 Tahun 2016), Teknik Paralegal bagi Nelayan, hingga strategi ekonomi melalui Koperasi Nelayan. Selain itu, peserta juga mendalami teknik manajemen konflik, pengorganisasian massa, serta peran gerakan perempuan dalam sektor perikanan.

Selain sesi kelas dan diskusi intensif, rangkaian kegiatan ini juga diisi dengan refleksi perjuangan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun KNTI ke-17. Malam keakraban nasional menjadi penutup yang mempererat solidaritas antar-pengurus nelayan dari seluruh pelosok negeri, guna memastikan laut Indonesia tetap menjadi milik dan sumber kehidupan bagi nelayan kecil dan tradisional. (@ng)