 |
| Miq Iqbal saat Memberikan Sambutan sekaligus membuka Pertemuan
Tahunan Ke-1 Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) Provinsi NTB
DINAS Kelautan Dan Perikanan Prov NTB di Hotel Aston Inn Mataram, Selasa
(30/6). Foto Istimewa. |
Mataram, (postkotantb.com) - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, secara resmi membuka Pertemuan Tahunan Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) ke-1 yang diselenggarakan di Mataram, Selasa (30/06/2026).
Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan dukungan penuh pemerintah provinsi terhadap pengelolaan perikanan yang berkelanjutan demi kesejahteraan generasi mendatang. Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan bahwa kompleksitas isu perikanan di wilayah NTB, khususnya dengan adanya amanah dua Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yaitu WPP 573 dan WPP 713, tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah sendirian.
"Ini adalah show of willingness dari kami bahwa kami ingin bergandengan tangan, bekerja sama, dan berkoordinasi dengan seluruh sektor, baik pemerintah, civil society, maupun rekan-rekan dari akademisi. Kita memiliki visi bersama (shared vision) terkait pengelolaan perikanan ke depan," ujar Gubernur.
Meski mendukung penuh, Gubernur yang baru menjabat selama satu tahun ini mengungkapkan terkait kendala mendasar yang dihadapi dalam sektor kelautan dan perikanan, yaitu krisis ketersediaan data yang presisi atau vacuum of data.
Menurutnya, ketiadaan data yang siap pakai mempersulit perumusan kebijakan yang efektif. Selama ini, banyak anggaran negara yang keluar tanpa hasil yang signifikan karena kebijakan yang diambil kerap kali hanya didasarkan pada insting atau perasaan.
"Kami tidak ingin membuat kebijakan based on instinct atau based on feeling seperti yang kita lakukan selama ini, yang pada akhirnya terbukti tidak membawa perubahan apa-apa. Kita ingin melahirkan sebuah kebijakan yang evidence-based policy (kebijakan berbasis bukti)," tegasnya.
Ia juga menyadari kesulitan teknis yang dihadapi Dinas Perikanan dan Kelautan dalam menghitung populasi ikan dan kapal di laut yang tidak berbatasan. Oleh sebab itu, Gubernur mengimbau agar data presisi tersebut tidak melulu diharapkan dari struktur birokrasi pemerintah yang sudah disibukkan oleh rutinitas harian. Ia menyarankan pembentukan mekanisme ad-hoc seperti gugus tugas (task force) yang melibatkan multi-stakeholder dan NGO untuk merumuskan metodologi pengumpulan data yang akurat.
Selain masalah data, Gubernur NTB juga menyoroti pentingnya keberpihakan negara terhadap para nelayan dan sektor pertanian secara luas melalui pemberian subsidi. Berkaca dari pengalamannya dalam negosiasi internasional (GATT hingga Doha Round), ia memaparkan sebuah anomali di mana negara-negara maju yang menggaungkan pasar bebas justru menjadi pihak yang paling besar menggelontorkan subsidi untuk melindungi sektor pangan mereka.
Ia menekankan bahwa pangan kini telah bergeser menjadi bagian dari ketahanan nasional (food security).
"Kalau pemerintah mau memberikan subsidi sektor perikanan, kasih saja. Toh itu diperkecil (dikecualikan) dari WTO untuk sektor pertanian. Sektor pangan adalah bagian dari security (keamanan). Kerangka bahwa pangan adalah bagian dari keamanan itu sudah dipegang oleh negara maju dari zaman dahulu," jelas Lalu Muhamad Iqbal.
Lebih lanjut, Lalu Muhamad Iqbal memaparkan bahwa esensi dari perikanan berkelanjutan (sustainable fisheries) tidak boleh hanya berfokus pada sektor hilir saja, melainkan juga harus menyentuh sektor hulu, yaitu aspek model bisnis. Ia menilai model bisnis perikanan yang berjalan saat ini cenderung berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya ekosistem yang saling menguntungkan.
"Model bisnis kita saat ini tidak sustainable. Penangkap ikan jalan sendiri dengan kepentingannya, tanpa memedulikan apakah tindakannya merugikan sektor pengolahan maupun kawasan pesisir. Begitu juga sektor pengolahan yang menekan harga beli, sehingga nelayan yang dirugikan. Ekosistem kita masih terfragmentasi masih berjalan sendiri-sendiri," urai Gubernur.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Muslim, ST., M.Si., menyampaikan dua Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yaitu WPP 573 yang meliputi kawasan Samudra Hindia dan WPP 713 di kawasan Laut Flores. Dua WPP ini menempatkan NTB pada posisi yang sangat strategis dalam peta perikanan nasional.
Dengan posisi strategis tersebut, sudah sepatutnya tata kelola perikanan daerah diarahkan pada komoditas yang memiliki daya saing global. Dalam kesempatan itu, ia juga memberikan apresiasi mendalam kepada Mitra Kelautan dan Perikanan Indonesia (MDPI) atas capaian sertifikasi internasional dari Marine Stewardship Council (MSC) yang berbasis di Inggris untuk pengelolaan tuna di WPP 713.
"Dua WPP ini telah memberikan posisi strategis bagi Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu sudah sepatutnya kita di NTB memastikan tata kelola komoditas perikanan kita harus berbasis pada komoditas yang mampu bersaing secara internasional. Sehingga tidak heran, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada MDPI yang telah dinilai oleh MSC bahwa WPP 713 sudah mendapatkan sertifikat pengelolaan tuna di Nusa Tenggara Barat," ujar Muslim.
Muslim juga mengapresiasi peran penting LSM (NGO) yang selama ini aktif mendampingi masyarakat bawah dan konsisten menjaga kelestarian lingkungan. Sinergi ini terbukti berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah, di mana laju pertumbuhan PDRB sektor terkait melonjak dua kali lipat, dari 2,4 persen pada tahun 2023 menjadi 4,26 persen pada tahun 2024.
Menanggapi kendala operasional di lapangan, Kadislisut NTB menyoroti kesulitan kronis yang dihadapi nelayan dalam mengakses Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi akibat belum memiliki dokumen E-Pas Kecil. Prosedur penerbitan dokumen tersebut selama ini terhambat oleh proses pengukuran kapal yang menjadi wewenang Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) di bawah Kementerian Perhubungan.
Mengingat jumlah nelayan di NTB yang sangat besar mencapai lebih dari 60.000 orang Pemprov NTB mengambil langkah berani untuk mengalihkan pengurusan dokumen ini dari yang semula bersifat personal menjadi tanggung jawab kolektif yang dikoordinasikan oleh pemerintah.
"Oleh karena itu, kami Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengingat jumlah nelayan kita hampir 60.000 lebih yang ada di NTB, kesulitan untuk menyelesaikan masalah E-Pas Kecil-nya itu, kami mulai tahun ini akan berkomitmen seluruh kabupaten/kota kita bergandengan tangan menyelesaikan masalah nelayan ini. Tidak lagi diurus secara personal oleh mereka, tapi akan dikoordinir oleh pemerintah provinsi bersama kabupaten menyelesaikan masalah ini," tegas Muslim.
Langkah koordinatif ini diambil karena dokumen E-Pas Kecil merupakan prasyarat mutlak yang mendasari nelayan untuk dapat mengakses aplikasi X-Star guna membeli BBM bersubsidi. Melalui terobosan ini, Pemprov NTB berkomitmen penuh hadir di garda terdepan untuk memotong jalur birokrasi dan menyelesaikan hambatan administratif demi kesejahteraan masyarakat nelayan di Nusa Tenggara Barat.(Red)
0Komentar