Lombok Utara, (postkotantb.com) – DPRD Kabupaten Lombok Utara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian tanggapan Bupati atas pandangan umum fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025. Rapat berlangsung di Aula Sidang DPRD, Kamis (18/6) pukul 10.00 WITA.

Dalam sambutannya, Bupati Lombok Utara mengapresiasi seluruh fraksi atas masukan dan dukungan terhadap kinerja Pemda. Salah satu capaian yang disorot adalah keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-12 kalinya berturut-turut. Ini disebut sebagai bukti komitmen bersama menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

*Realisasi PAD Lampaui Target*  


Bupati menyebut realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2025 mencapai 114,15% dari target. Capaian ini didorong digitalisasi layanan pajak, transparansi sistem, dan pendataan objek pajak baru. 

Untuk strategi ke depan, Pemda menegaskan tidak akan menaikkan tarif pajak secara sembarangan. Fokusnya ke perluasan basis wajib pajak, insentif untuk UMKM, dan penyederhanaan perizinan agar iklim investasi tetap kondusif.

*Belanja & SiLPA*  

Meski belanja modal turun 15,99%, kualitas layanan publik dipastikan tidak berkurang. Alokasi belanja infrastruktur justru melampaui batas minimal, dengan realisasi 46,01%. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tercatat Rp128 miliar lebih, akibat kenaikan pendapatan dan efisiensi belanja.

Terkait utang daerah Rp32 miliar, sebagian besar merupakan kewajiban BLUD RSUD dan akan diselesaikan bertahap tahun anggaran berikutnya.

*Fokus Dampak ke Masyarakat*  

Bupati menekankan efektivitas anggaran diukur dari dampak nyata, bukan hanya penyerapan. Program yang jalan antara lain: pelatihan kerja berbasis kompetensi, bantuan modal usaha tanpa bunga, UHC untuk perlindungan kesehatan, serta ratusan intervensi kemiskinan ekstrem.

Di sektor dasar, Pemda berkomitmen memperkuat pendidikan dan kesehatan lewat sarana-prasarana, beasiswa, penurunan stunting, serta peningkatan akses air bersih dan sanitasi.

*Sinergi Eksekutif-Legislatif*  


Menutup rapat, Bupati menegaskan semua masukan fraksi jadi bahan evaluasi. Prioritas ke depan: memperbaiki perencanaan dan menjangkau wilayah pelosok dengan keterbatasan infrastruktur dan layanan dasar.

Pemkab Lombok Utara berharap sinergi eksekutif-legislatif terus terjaga demi tata kelola pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat berkelanjutan.

Pewarta: Jaharuddin