Mataram, (postkotantb.com) - Indonesia Government Public Relations (IGPR) Summit 2026 resmi dibuka Senin (27/7/2026) di Hotel Lombok Plaza, Nusa Tenggara Barat. Mengusung tema “Government Public Relations in the Digital & AI Era: Strengthening Public Communication and Public Trust”, forum nasional ini menjadi ruang kolaborasi insan humas pemerintah untuk memperkuat komunikasi publik yang adaptif, profesional, dan terpercaya.

Tidak kurang dari 35 peserta hadir. Mereka berasal dari perwakilan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, akademisi, praktisi, serta insan humas pemerintah dari berbagai daerah di Indonesia.


Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Halik, yang mewakili Gubernur NTB menegaskan tantangan humas pemerintah saat ini sudah bergeser.

“Tantangan pemerintah saat ini tidak lagi sekadar menyampaikan informasi. Tantangan yang sesungguhnya adalah membangun kepercayaan. Informasi dapat dibuat dalam hitungan detik, tetapi kepercayaan hanya lahir melalui konsistensi, keterbukaan, integritas dan kerja nyata yang dibangun dalam waktu yang panjang,” ujar Doktor Aka, sapaan akrabnya.


Menurut Aka, perkembangan AI harus dimanfaatkan untuk memperkuat pelayanan publik tanpa meninggalkan nilai dasar pemerintahan.

“Kecerdasan AI tidak akan pernah menggantikan kejujuran, tidak akan pernah menggantikan empati, tidak akan pernah menggantikan integritas, dan tidak akan pernah menggantikan hati nurani seorang pelayan publik. Teknologi hanyalah alat, yang menentukan arah penggunaannya tetaplah manusia,” tegasnya.

Ia juga menekankan indikator keberhasilan komunikasi pemerintah.  
“Keberhasilan komunikasi pemerintah diukur dari satu hal yang jauh lebih penting, yaitu apakah masyarakat semakin percaya kepada pemerintah,” katanya. Bukan dari banyaknya publikasi atau konten yang viral.

Sekretaris Jenderal DPP Ikatan Pranata Humas Indonesia, Dr. Mayrianti Annisa Anwar, yang mewakili Ketua Umum Iprahumas Pusat, menyebut IGPR Summit 2026 sebagai forum strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan dipercaya publik.

“Ukuran keberhasilan komunikasi publik adalah tumbuhnya kepercayaan masyarakat. Ketika kepercayaan itu terbangun, berbagai program pemerintah akan lebih mudah dipahami, diterima, dan didukung oleh publik,” ujarnya.


Ia mengajak insan humas untuk terus meningkatkan kompetensi dan memperluas kolaborasi lintas sektor.  
“Apabila humas pemerintah mampu beradaptasi dengan perubahan, menguasai perkembangan teknologi termasuk pemanfaatan AI, serta tetap memegang teguh nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan pelayanan publik, maka humas akan menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” katanya.

Ketua Dewan Kehormatan Iprahumas NTB, Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M.Ag, mengingatkan peran humas di tengah derasnya arus informasi.
“Kepercayaan publik merupakan modal utama komunikasi pemerintah. Humas yang baik bukanlah humas yang paling keras suaranya, melainkan humas yang paling dipercaya,” ungkapnya.

Ia menambahkan humas harus hadir lebih cepat memberikan informasi resmi agar ruang publik tidak diisi spekulasi maupun disinformasi.


Sementara itu Ketua Iprahumas NTB, Suhirman Adita, melaporkan antusiasme peserta dari berbagai daerah. Ia menyebut forum ini menjadi tonggak penting sekaligus momentum penyusunan karya ilmiah nasional.

“Target besar yang ingin kita capai adalah lahirnya Ontologi Arsitektur Humas Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah di Indonesia sebagai pijakan akademik sekaligus referensi nasional bagi pengembangan kehumasan pemerintah,” jelasnya.


IGPR Summit 2026 akan berlangsung selama tiga hari dengan menghadirkan pakar, akademisi, dan praktisi untuk membahas transformasi komunikasi publik di era digital dan AI. 

Forum ini diharapkan melahirkan rekomendasi strategis agar humas pemerintah semakin profesional, adaptif, humanis, dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. (Red)