Pemkab Sumbawa targetkan APBD Perubahan 2026 cepat rampung. 27 SPPG MBG terus diawasi hingga ke wilayah terpencil.
 |
| Sekda Kabupaten Sumbawa Dr. Budi Prasetiyo.S.Sos.,M.Ap, Foto Istimewa/Bang Jhey |
Sumbawa Besar, (postkotantb.com) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa menjadikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan 12 program prioritas sebagai arah utama pembangunan tahun ini. Sekaligus memperkuat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sampai ke rantai pasok. Hal itu ditegaskan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP., saat ditemui media ini di ruang kerjanya, Jumat (03/7/2026).
SPM dan 12 Program Prioritas Jadi Orientasi Utama
Sekda menyebut seluruh perangkat daerah diminta memastikan SPM terpenuhi tanpa mengabaikan urusan wajib daerah.
“Tentu orientasi pertama adalah pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), kemudian pencapaian program prioritas pemerintah. Semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tetap harus berjalan dengan baik,” ujar Budi.
Kebut Penyusunan Dokumen Perencanaan 2026-2027
Pemkab Sumbawa saat ini menjalankan penyusunan dokumen perencanaan secara paralel. Setelah Rancangan Perda Pertanggungjawaban APBD 2025 disampaikan ke DPRD, Pemda akan lanjut menyusun RKPD Perubahan 2026 dan RKPD 2027.
Targetnya, proses APBD Perubahan 2026 selesai lebih cepat agar seluruh program bisa direncanakan dan dieksekusi tepat waktu.
27 SPPG MBG Diawasi, Kolaborasi dengan Kejari
Untuk MBG, Pemkab Sumbawa berpedoman penuh pada regulasi dan SOP Badan Gizi Nasional (BGN). Saat ini ada 27 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah beroperasi, sementara pembangunan SPPG lainnya masih dipantau.
Pengawasan diperkuat melalui Satgas MBG bersama Kejaksaan Negeri Sumbawa. Cakupannya mulai dari rantai pasok bahan pangan, kualitas makanan, pelaksanaan SOP, hingga pendataan penerima manfaat.
“Koordinasi lintas sektor sejak 2023 jadi modal penting agar MBG berjalan lancar,” tegasnya.
Data Penerima Terus Diperbarui hingga Pelosok
Sekda mengakui kebutuhan SPPG di Sumbawa masih besar dan masih menunggu penyempurnaan SOP dari BGN. Namun, bersama koordinator wilayah, Pemda terus memperbarui data agar semua anak, termasuk di wilayah terpencil, bisa terlayani merata.
Setiap SPPG juga sudah didukung tenaga ahli gizi. Penyedia layanan wajib memenuhi higiene, sanitasi, keamanan pangan, dan sertifikasi halal.
“Pada prinsipnya, Pemerintah Kabupaten Sumbawa siap mendukung dan melaksanakan setiap kebijakan pusat demi memastikan penerima manfaat mendapat pelayanan terbaik,” pungkas Budi.
Pewarta: Syaiful Marjan
0Komentar