Sumbawa Besar, (postkotantb com) – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terus dikeluhkan nelayan dan petani di Sumbawa kembali menjadi sorotan. Di tengah sulitnya masyarakat kecil mendapatkan BBM untuk bekerja, muncul dugaan penyalahgunaan distribusi untuk aktivitas tambang ilegal yang kian memicu keresahan.

Kepala Desa Labuhan Burung, Iwan Iskandar Putra, menegaskan Pemerintah Daerah harus segera mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan polemik yang dinilai meresahkan ini.

"Yang paling terdampak adalah nelayan dan petani. Mereka kesulitan mendapatkan BBM untuk mencari nafkah. Jangan sampai regulasi yang dibuat justru menyulitkan rakyat kecil," tegas Iwan kepada media ini, Selasa (04/08/2026).

Minta Evaluasi Total Penyaluran BBM

Menurut Iwan, mekanisme penyaluran BBM harus segera dievaluasi agar benar-benar berpihak kepada masyarakat yang berhak. 
"Nelayan, petani, hingga pengemudi ojek tidak boleh menjadi korban dari kebijakan yang semakin rumit," ujarnya.

Ia juga mendesak aparat berwenang menindak tegas oknum yang menyalahgunakan distribusi BBM. 
"Kalau memang ada penyalahgunaan distribusi BBM oleh oknum untuk kepentingan yang tidak semestinya, maka harus ditindak tanpa pandang bulu. Rakyat jangan terus menjadi korban," katanya.

Iwan mengingatkan, persoalan BBM bukan hanya soal distribusi, tetapi menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat kecil.
"Jangan sampai aksi sosial masyarakat berubah menjadi aksi yang tidak diinginkan karena merasa aspirasinya tidak didengar. Bahaya kalau persoalan BBM ini terus disepelekan," peringatnya.

Masyarakat berharap Pemerintah Daerah, instansi terkait, dan aparat penegak hukum segera melakukan evaluasi menyeluruh dan memastikan pasokan BBM tepat sasaran. Sehingga nelayan dan petani dapat kembali bekerja dengan tenang.

Kelangkaan BBM yang berlarut-larut dinilai tidak hanya mengganggu roda perekonomian rakyat kecil, tetapi juga berpotensi mengikis kepercayaan publik apabila tidak segera ditangani secara serius, transparan, dan berkeadilan. (Jhey)