Pemprov NTB dan Program Skala rumuskan indikator strategis agar kebijakan lebih cepat, tepat, dan berbasis data


Mataram, (postkotantb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan _Dashboard Eksekutif_ sebagai pusat kendali digital untuk memantau kinerja pembangunan strategis secara real-time. Sistem ini diharapkan mempercepat pengambilan keputusan yang akurat dan tepat sasaran.

Hal itu dibahas dalam _Focus Group Discussion_ Perumusan Rancangan Awal Dashboard Eksekutif Provinsi NTB di Hotel Santika, Mataram, Selasa (04/8/2026). FGD ini merupakan kolaborasi Pemprov NTB dengan Program Skala dalam mendorong transformasi digital dan tata kelola pemerintahan berbasis data.


"Cockpit Digital" di atas NTB Satu Data 
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik NTB, Dr. Ahsanul Halik,S.Sos., MH., menyebut data adalah aset strategis pemerintahan modern. 

"Dashboard Eksekutif ini bukan sekadar aplikasi baru atau tempat menyimpan data. Dashboard ini berada di atas platform NTB Satu Data. Jika NTB Satu Data adalah mesin pengelola datanya, maka Dashboard Eksekutif ini adalah cockpit digital-nya bagi pimpinan," ujarnya.

Melalui dashboard ini, Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, hingga kepala OPD bisa memantau indikator prioritas secara langsung. Data dari aplikasi perangkat daerah akan diintegrasikan dan ditampilkan dalam bentuk grafik, peta interaktif, serta scorecard kinerja.


Indikator yang akan ditampilkan mencakup penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, hingga pembangunan infrastruktur.  

Pemprov NTB saat ini sudah memasuki tahap akhir interoperabilitas data antara Sistem Informasi Pembangunan Daerah SIPD Kemendagri dengan platform NTB Satu Data. Integrasi ini memungkinkan pertukaran data otomatis antara pemerintah daerah dan pusat sehingga sinkronisasi lebih cepat dan efisien.

"Filosofinya sangat sederhana, data diolah menjadi informasi, informasi menjadi pengetahuan, pengetahuan menghasilkan keputusan, dan keputusan melahirkan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Pemerintahan yang hebat bukan yang sekadar banyak program, melainkan yang menggunakan data akurat untuk membuat kebijakan yang berdampak," tegas Ahsanul.

Menuju percontohan keamanan data nasional 


Untuk menjaga keberlanjutan, Pemprov NTB juga menyempurnakan regulasi tata kelola dan keamanan data melalui perubahan Pergub tentang NTB Satu Data. Pada 2027, BSSN bahkan direncanakan menjadikan NTB sebagai daerah percontohan nasional penerapan sistem keamanan data terpadu.

Selain itu, Dinas Kominfotik NTB juga menyiapkan Media Center baru di Kantor Gubernur. Fasilitas ini akan dilengkapi layar pemantau data NTB Satu Data real-time, ruang podcast, dan area kerja pers untuk memperkuat keterbukaan informasi publik.

Provincial Lead Program Skala NTB, Anja Kusuma, menyebut FGD ini penting agar seluruh OPD sebagai pengampu data sektoral menyepakati indikator strategis yang akan ditampilkan.

"Fase pertama Program Skala akan berakhir Desember 2026, dan seluruh target teknis direncanakan rampung Oktober 2026. Alhamdulillah sudah ada informasi Program Skala akan lanjut ke fase kedua mulai Januari 2027 hingga 2030," jelasnya.


Ia berharap Dashboard Eksekutif menjadi instrumen utama pimpinan daerah dalam memantau kinerja dan mengambil kebijakan cepat, tepat, dan berbasis data.

Dengan kolaborasi Pemprov NTB dan Program Skala, dashboard ini ditargetkan menjadi fondasi tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, adaptif, serta mempercepat terwujudnya pembangunan NTB yang berorientasi pada hasil. (Red)