Sumbawa Barat, (postkotantb.com)  – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (Pemkab KSB) terus memperkuat tata kelola kesejahteraan sosial berbasis data. Komitmen itu diwujudkan melalui Bimbingan Teknis Sistem Informasi Gerak Cepat Asisten Gubernur Rakyat atau Bimtek SIGAP AGR yang digelar pada Selasa, 20 Mei 2026 di Aula Gedung Setda Sumbawa Barat.

Kegiatan ini diinisiasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bersama Dinas Sosial KSB. Tujuannya menyamakan persepsi dan meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
 
Seluruh Asisten Gubernur Rakyat (AGR) se-Kabupaten Sumbawa Barat hadir dalam forum tersebut. Kehadiran mereka menegaskan peran strategis AGR sebagai garda terdepan dalam pendataan di tingkat masyarakat. 

Turut hadir pula jajaran pimpinan DPMD dan Dinsos KSB. Sinergi lintas OPD ini diharapkan mempercepat terwujudnya DTSEN yang akurat, terbarui, dan bisa digunakan bersama.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa KSB, H. Abdul Hamid, S.Pd., M.Pd., menyebut validitas data menjadi kunci keberhasilan program pemerintah.

"Bimtek ini bertujuan untuk memastikan data sosial ekonomi warga benar-benar akurat dan terbarui. Data tersebut akan menjadi fondasi utama penyaluran program Kartu Sumbawa Barat Maju dan berbagai program kesejahteraan sosial lainnya agar tepat sasaran," ujarnya.

Ia menambahkan, melalui program SIGAP AGR, para AGR dibekali pemahaman teknis mulai dari cara input data, mekanisme pemutakhiran DTSEN, integrasi data antar OPD, hingga strategi komunikasi kepada masyarakat tentang pentingnya data yang benar.

"AGR memegang peran kunci sebagai ujung tombak di desa. Dengan pemahaman ini, mereka bisa melakukan validasi lapangan dan memanfaatkan DTSEN untuk perencanaan pembangunan desa," jelasnya.

Dengan penguatan kapasitas para AGR, Pemkab KSB menargetkan tidak ada lagi warga miskin yang terlewat dari bantuan sosial. Sistem ini juga diharapkan dapat mencegah terjadinya penerima ganda pada program bantuan.

Kegiatan ini menjadi langkah konkret Pemkab KSB dalam mewujudkan tata kelola kesejahteraan sosial yang lebih akuntabel, transparan, dan berbasis data. Ke depan, DTSEN akan menjadi rujukan utama dalam setiap kebijakan penyaluran bantuan di Sumbawa Barat. (Amry)