Lombok Timur, (postkotantb.com) – Komitmen perbaikan tata kelola pemerintahan di NTB kembali ditegaskan. Pemerintah Daerah dan DPRD Lombok Timur mengikuti rapat virtual bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (14/9) sebagai tindak lanjut kesepakatan bersama se-Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Rapat virtual tersebut merupakan kelanjutan dari rangkaian kolaborasi antara KPK, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Pemerintah Provinsi NTB yang sebelumnya digelar di Mataram.

Dari Pemda Lombok Timur, rapat diikuti oleh Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik bersama sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sementara dari DPRD hadir Ketua DPRD, para ketua fraksi, dan ketua komisi.


Forum ini diarahkan agar komitmen yang telah disepakati bersama tidak berhenti pada penandatanganan. Pemerintah daerah didorong segera menerjemahkannya ke dalam langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola dan mencegah potensi penyimpangan.

Perwakilan BPKP NTB, Rubiyanto Pratomo Aji, menekankan pentingnya penguatan pengawasan internal. Menurutnya, pengawasan harus menjadi instrumen pencegahan sekaligus deteksi dini terhadap potensi penyimpangan, inefisiensi, dan kegagalan pencapaian target program.

"Pengawasan harus mampu membangun pemerintahan yang efektif, efisien, patuh terhadap ketentuan, dan berintegritas," ujar Rubiyanto.

Penguatan itu mencakup peningkatan kualitas sistem pengendalian, evaluasi, reviu, hingga pengawasan di seluruh siklus pemerintahan. Mulai dari program prioritas, bantuan sosial, pengelolaan anggaran, sampai pengadaan barang dan jasa.

BPKP juga mendorong agar hasil koordinasi dan kesepakatan ditindaklanjuti secara terukur dan berkala. Dengan begitu, pengawasan tidak hanya berhenti pada temuan, tetapi benar-benar mendorong perbaikan berkelanjutan.




"Efektivitas pengawasan tidak hanya dilihat dari jumlah temuan, tetapi terutama dari keberhasilan pemerintah daerah menyelesaikan rekomendasi dan memperbaiki sistem," tegasnya.

Rapat virtual ini menjadi sinyal kuat bahwa KPK bersama pemerintah daerah di NTB, termasuk Lombok Timur, serius membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Pewarta: Multasri