Lombok Barat, (postkotantb.com)  – Puluhan massa aksi yang terdiri dari sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) diantaranya FBI, CIC, LMRI, dan Ampes menggelar demonstrasi di depan Kantor Bupati Lombok Barat (Lobar), Selasa (27/10/2026).

Aksi ini untuk menuntut Wakil Bupati (Wabup) Lobar Hj. Nurul Adha segera melakukan bersih-bersih oknum di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang diduga sebagai kroni mantan Bupati Lobar Lalu Ahmad Zaini (LAZ) pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.

Situasi aksi sempat memanas. Harapan massa aksi untuk bisa berorasi menyampaikan aspirasinya di depan Wabup Adha tidak terpenuhi karena sedang tidak berada di tempat.


Ketua FBI Syahban yang karib disapa Bang Bento dalam orasinya mengungkapkan tujuan aksi ini untuk mengingatkan kembali Wabup Lobar untuk segera bersih-bersih lingkup Pemkab Lobar, khususnya di masing-masing OPD yang disinyalir masih bercokol kroni-kroni mantan Bupati LAZ.

"Kenapa bersih-bersih supaya pemerintah Lobar berjalan dengan baik," ujar Pria kelahiran Desa Nyiur Lembang Lombok Barat itu.

Ia menyebutkan sejumlah OPD di mana terdapat kroni-kroni LAZ. Di antaranya RSUD Tripat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lobar, dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lobar. Khusus di RSUD Tripat, menurut massa aksi, para kroni yang dimaksud masih duduk di jabatan strategis.


"Dewan pengawas bila perlu diganti semua. Termasuk yang menjabat wakil direktur yang masih adiknya LAZ," tegasnya.

Kemudian di Bapenda Lobar. Kata Syahban, kantor tersebut terindikasi dijadikan sebagai wadah untuk memeras warga. Salah satunya melalui penarikan pajak galian C yang hingga saat ini tidak jelas nominal penarikannya. Selanjutnya Dinas PUPR Lobar yang dinilai kacau balau.

Selain OPD, Syahban juga menyebut satu pejabat tinggi pratama yang diajukan sebagai calon Sekda Lobar, yaitu H. Fauzan Husniadi.

Menurut dia, calon tersebut memiliki track record jabatan yang buruk berkaitan dengan permasalahan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Padang Reak Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, yang diduga masih termasuk aset daerah.

"Ini orang rekam jejaknya tidak bagus. Karena apa, terkait dengan aset Lobar. Sudah tahu itu Padang Reak aset daerah kenapa dia terbitkan IPR ke salah satu pengembang. Sampai saat ini dia tidak berani memasang di tanah itu plang pemberitahuan lokasi itu lahan Lobar," bebernya.




Ia mengecam jika pejabat-pejabat yang dimaksud masih dipertahankan maka akan memunculkan tanda tanya serta kecurigaan besar di tengah publik bahwa Wabup Lobar telah terjebak dalam politik sandera para kroni LAZ.

"Jangan sampai tersandera kroni-kroni LAZ. Kalau sudah politik sandera, nggak akan berani Bu Bupati melakukan pergantian atau rotasi," tandasnya. (Red)