Mataram, (postkotantb.com) — Keamanan daerah tidak cukup diukur dari ketiadaan gangguan. Keamanan harus dirasakan ketika masyarakat dapat bekerja, berusaha, memperoleh pelayanan publik, menyampaikan aspirasi, dan menjalankan kehidupan sehari-hari dengan tenang. Prinsip inilah yang mengemuka dalam Rapat Rutin Kominda Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram, Kamis (15/10/2026).

Rapat tersebut membahas perkembangan situasi global, nasional, dan daerah, dengan perhatian pada berbagai persoalan yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat. Pertukaran informasi antarlembaga diarahkan untuk membangun pemahaman bersama, memperkuat koordinasi, serta memastikan persoalan yang berkembang ditangani secara tepat sesuai kewenangan masing-masing.

Sejumlah isu yang dibahas mencakup evaluasi penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026, ketersediaan kebutuhan pokok dan bahan bangunan, ancaman kekeringan terhadap sektor pertanian, ketepatan penyaluran bantuan sosial, dinamika persoalan sosial, serta pelaksanaan program strategis pemerintah. Persoalan keselamatan pengunjung, perlindungan konsumen, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal dalam penyelenggaraan event besar juga menjadi bagian dari gambaran situasi yang perlu diperhatikan.


Berbagai perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa stabilitas daerah berkaitan erat dengan kondisi ekonomi, kualitas pelayanan publik, perlindungan masyarakat, dan kepercayaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, koordinasi lintas instansi diperlukan agar persoalan dapat dikenali lebih awal, diverifikasi, dan ditindaklanjuti sebelum berkembang lebih luas.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menekankan pentingnya komunikasi publik yang cepat, akurat, terverifikasi, dan terkoordinasi. Informasi yang berkembang di tengah masyarakat perlu direspons dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan, klarifikasi yang proporsional, serta koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait.

Menurutnya, komunikasi pemerintah tidak boleh berhenti pada penjelasan atau pelurusan informasi. Apabila suatu isu berakar pada persoalan nyata yang dirasakan masyarakat, komunikasi harus berjalan beriringan dengan penyelesaian masalah oleh instansi yang berwenang. Dengan demikian, masyarakat memperoleh kejelasan informasi sekaligus kepastian bahwa persoalannya mendapat perhatian.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) NTB, Drs. H. Surya Bahari, menyampaikan pentingnya menjaga harmoni kehidupan masyarakat dan hubungan yang baik antarelemen daerah. Menurutnya, kondusivitas tidak dibangun hanya melalui koordinasi kelembagaan, tetapi juga melalui sikap saling menghormati, komunikasi yang terbuka, serta kesediaan memahami perbedaan secara dewasa.

Upaya menjaga keamanan, lanjutnya, perlu berjalan seiring dengan pemeliharaan kerukunan dan ruang partisipasi masyarakat. Persoalan yang muncul perlu disikapi secara proporsional, mengedepankan dialog, dan diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan begitu, kebersamaan tetap terjaga tanpa mengabaikan hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.

Direktur Intelkam Polda NTB, Kombes Pol. Budi Wahyono, memaparkan perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat serta berbagai isu yang memerlukan perhatian bersama. Paparan tersebut menekankan pentingnya deteksi dini, pertukaran informasi, komunikasi dengan para pemangku kepentingan, dan koordinasi lintas sektor melalui pendekatan profesional serta proporsional.

Dalam diskusi, peserta rapat memiliki pandangan yang sama bahwa NTB harus terus dijaga sebagai daerah yang aman, nyaman, harmonis, dan memberi ruang bagi masyarakat untuk beraktivitas secara optimal. Setiap instansi diharapkan saling melengkapi informasi, memverifikasi perkembangan yang diterima, dan menindaklanjuti persoalan sesuai tugas serta kewenangannya.

Rapat diikuti unsur Kominda dari berbagai instansi, antara lain Bakesbangpoldagri NTB, Polda NTB, Korem 162/Wira Bhakti, Kejaksaan Tinggi NTB, Lanal Mataram, Direktorat Jenderal Pajak, Bea Cukai Mataram, Lanud Zainuddin Abdul Madjid, Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, serta unsur terkait lainnya.


Kesamaan pandangan tersebut menegaskan bahwa keamanan, harmoni, dan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Melalui koordinasi yang konsisten, komunikasi yang dapat dipercaya, dan penanganan persoalan secara tepat, Kominda NTB memperkuat ikhtiar bersama untuk menjaga daerah tetap kondusif, agar masyarakat dapat bekerja, berusaha, berinteraksi, dan berkontribusi dalam pembangunan dengan rasa aman.(Red(