Sumbawa Besar, (postkotantb.com)— Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Kabupaten Sumbawa mendorong pemerintah daerah memperkuat komitmen pemberantasan narkoba melalui pelaksanaan tes urine secara berkala bagi pejabat legislatif dan eksekutif. Hasil pemeriksaan tersebut juga diusulkan untuk diumumkan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi publik.

Usulan itu disampaikan Sekretaris MD KAHMI Kabupaten Sumbawa, Yahandra Muslimin, S.AP., Sabtu (31/10/2026). Ia menilai, upaya pemberantasan narkoba tidak cukup hanya melalui penindakan terhadap pelaku peredaran, tetapi perlu disertai keteladanan dari para pejabat yang menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik.

Menurut Yahandra, pejabat daerah harus menjadi bagian dari upaya pencegahan sekaligus memberikan contoh nyata kepada masyarakat dalam memerangi penyalahgunaan narkoba.

Karena itu, ia mendorong agar tes urine rutin diberlakukan terhadap anggota DPRD Kabupaten Sumbawa maupun pejabat di lingkungan pemerintah daerah. Pemeriksaan tersebut dinilai dapat menjadi salah satu bentuk komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih dari narkoba.

“Kami sangat mendukung langkah Polres Sumbawa dalam memberantas peredaran narkoba. Namun, komitmen ini juga perlu diperkuat melalui keteladanan pejabat daerah, baik dari kalangan legislatif maupun eksekutif,” ujar Yahandra.

Ia juga mengapresiasi langkah kepolisian yang terus melakukan penindakan terhadap kasus narkoba di Kabupaten Sumbawa. Menurutnya, intensitas pengungkapan kasus yang kerap muncul dalam pemberitaan menjadi peringatan bahwa persoalan narkoba membutuhkan perhatian serius dan penanganan berkelanjutan.

Yahandra meminta pemerintah daerah tidak memandang persoalan tersebut semata-mata sebagai urusan penegak hukum. Pencegahan, edukasi, pengawasan, serta keterlibatan seluruh unsur masyarakat diperlukan agar upaya pemberantasan berjalan lebih efektif.

Ia turut mengajak Polres Sumbawa, Badan Narkotika Nasional (BNN), TNI, serta lembaga penegak hukum lainnya memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah. Sinergi lintas lembaga tersebut diharapkan mampu memperluas upaya pencegahan sekaligus melindungi masyarakat, khususnya generasi muda.

Perhatian MD KAHMI juga tertuju pada lingkungan pendidikan. Yahandra mengaku menerima informasi mengenai dugaan peredaran narkoba yang disebut telah menyasar lingkungan sekolah hingga perguruan tinggi.

Informasi tersebut, menurutnya, perlu ditindaklanjuti melalui langkah pencegahan dan pemeriksaan yang sesuai prosedur, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian serta perlindungan terhadap peserta didik.

“Kita tidak ingin persoalan narkoba mengancam masa depan generasi muda. Karena itu, pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum dan seluruh elemen masyarakat harus mengambil langkah serius dan terukur,” tegasnya.

Lebih lanjut, Yahandra menekankan pentingnya keterbukaan dalam pelaksanaan tes urine bagi pejabat. Ia mengusulkan agar hasil pemeriksaan diumumkan kepada publik sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan dan tidak berhenti sebatas kegiatan seremonial.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan harus dijaga melalui integritas dan keteladanan para pejabatnya.

MD KAHMI Kabupaten Sumbawa pun menyatakan dukungan terhadap upaya Polres Sumbawa memberantas narkoba serta mendorong pemerintah daerah menjadikan pencegahan penyalahgunaan narkoba sebagai agenda bersama demi melindungi masyarakat dan masa depan generasi muda. (Jhey)