Sumbawa Barat, (postkotantb.com) – Sejarah perpolitikan di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tidak bisa dilepaskan dari satu nama, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, M.M. Besarnya PDI Perjuangan di KSB hari ini bukan karena kuatnya struktur partai hingga akar rumput, melainkan karena efek ekor jas atau _coattail effect_ dari figur Musyafirin itu sendiri.

Hal itu disampaikan Yusuf Maula, mantan kader PDIP dan mantan anggota DPRD Sumbawa Barat dari PDI Perjuangan, kepada media, Minggu (18/10).

Menurut Yusuf, fakta di lapangan menunjukkan sebelum Musyafirin bergabung dan menjadi lokomotif, PDIP di KSB hanyalah partai papan tengah yang suaranya naik-turun. Tidak ada basis ideologis yang mengakar kuat seperti di daerah lain.

"Rakyat Sumbawa Barat tidak memilih karena lambang banteng, mereka memilih karena figur," kata Bang Ucok, sapaan akrab Yusuf Maula.

Ia menilai, Musyafirin dengan pengalaman sebagai birokrat murni dan dua periode Bupati Sumbawa Barat berhasil membangun personal branding yang kuat. Sosoknya yang merakyat, program-program populis, dan kedekatannya dengan masyarakat dari Taliwang hingga Sekongkang menjadi magnet utama.

"Suara PDIP adalah konversi langsung dari kepercayaan rakyat kepada Musyafirin," ujarnya.

Hal itu, kata dia, terbukti dari pola pemilihan legislatif. Caleg-caleg PDIP yang terangkat adalah mereka yang berada dalam gerbong dan lingkar kekuasaan Musyafirin. Ketika figur Musyafirin tidak turun langsung atau tidak memberikan endorsement, perolehan suara PDIP stagnan. Mesin partai tidak bekerja secara mandiri.

"Kader-kader PDIP di tingkat kecamatan dan desa pun mengakui, mereka lebih mudah menjual nama Musyafirin ketimbang menjual visi misi partai. Di mata masyarakat Sumbawa Barat, PDI Perjuangan identik dengan Musyafirin, dan Musyafirin adalah PDI Perjuangan," jelas Ucok.

Karena itu, menurutnya klaim bahwa besarnya PDIP di KSB karena kerja kolektif rakyat atau militansi kader adalah keliru. Realitasnya partai hanya menumpang pada ketokohan seorang Musyafirin. Tanpa Musyafirin, PDIP di KSB akan kembali ke setelan awal sebagai partai kecil.

Kini pertanyaan besarnya, setelah Musyafirin tidak lagi berada di tampuk kekuasaan eksekutif, mampukah PDIP mempertahankan kebesarannya?

"Inilah pekerjaan rumah terbesar DPC PDIP Sumbawa Barat. Mereka harus sadar bahwa selama ini mereka besar bukan karena rakyat memilih partainya, tapi karena rakyat memilih Musyafirin yang kebetulan memakai baju PDIP," urainya.

Soal Isu Komisaris Bank NTB Syariah

Ucok juga membuka tabir isu terkait Dr. H. Musyafirin menjadi Komisaris Independen di Bank NTB Syariah. Menurutnya, perlu diluruskan bahwa Musyafirin tidak pernah melamar atau mengajukan diri untuk jabatan tersebut. Justru sebaliknya, beliau diusulkan oleh lima kabupaten/kota di NTB karena dinilai figur yang paling layak.

"Lima daerah tersebut mengusulkan nama Musyafirin bukan tanpa alasan. Pertimbangan utamanya adalah rekam jejak beliau yang bersih dan tidak memiliki cacat hukum sedikit pun selama mengabdi puluhan tahun sebagai birokrat dan dua periode sebagai Bupati Sumbawa Barat. Hal ini menjadi syarat mutlak dan krusial untuk posisi Komisaris Independen di lembaga perbankan syariah," jelas Ucok.

Kapasitas dan integritas Musyafirin sebagai mantan kepala daerah yang berhasil membawa KSB maju, dinilai sangat dibutuhkan untuk memperkuat tata kelola Bank NTB Syariah.

Terkait status politiknya, Ucok menegaskan Musyafirin adalah kader PDI Perjuangan, bukan pengurus partai. Posisi sebagai kader tidak melanggar aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjadi Komisaris Independen. Aturan melarang pengurus partai aktif, bukan kader. Sehingga secara regulasi pencalonan beliau sangat clear.

"Usulan dari lima kabupaten/kota ini sekaligus mematahkan narasi bahwa Musyafirin mencari-cari jabatan. Ini adalah bentuk kepercayaan dan penghargaan dari daerah-daerah di NTB terhadap ketokohan beliau," pungkasnya.(Amry)