Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sumbawa, Kaharuddin, S.E., M.Ec.Dev. Foto Istimewa



Sumbawa Besar, (postkotantb.com)  – Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan untuk memastikan program pembangunan daerah tetap berjalan di tengah keterbatasan kemampuan fiskal. Selain mengandalkan APBD, pemerintah daerah juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat guna memperoleh dukungan pembiayaan bagi sejumlah sektor prioritas.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sumbawa, Kaharuddin, S.E., M.Ec.Dev., mengatakan bahwa strategi penganggaran tidak hanya berorientasi pada besaran belanja daerah, tetapi juga bagaimana setiap program dapat terlaksana secara optimal melalui pemanfaatan berbagai sumber pendanaan.

Menurutnya, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) telah memiliki pagu anggaran sesuai perencanaan. Namun, dalam pelaksanaannya tetap diperlukan penajaman program dengan memperhatikan kebutuhan pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.

“Setiap program sudah memiliki pagu anggaran. Melalui penajaman ini, kita ingin memastikan program berjalan sesuai perencanaan. Artinya, anggaran yang tersedia harus dioptimalkan agar pelaksanaan program lebih tepat sasaran,” jelasnya saat ditemui, Kamis (5/11/2026).

Ia menjelaskan, penganggaran dalam RKPD Tahun 2027 diarahkan untuk mendukung delapan prioritas pembangunan daerah. Penentuan alokasi setiap program dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan kegiatan, tingkat prioritas, serta ketersediaan anggaran.

Di sisi lain, Pemkab Sumbawa juga terus mengupayakan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat, terutama untuk sektor pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan.

Beberapa program yang menjadi perhatian di antaranya revitalisasi sekolah, peningkatan infrastruktur jalan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah, serta dukungan anggaran untuk peningkatan pelayanan kesehatan.

“Realisasi program tidak hanya kita ukur dari berapa besar uang yang dikeluarkan melalui APBD. Kita juga melakukan koordinasi dengan program-program pemerintah pusat yang masuk ke daerah, sehingga tidak semuanya harus dibebankan kepada APBD,” tegasnya.

Kaharuddin menegaskan, penajaman anggaran bukan semata-mata untuk menambah alokasi belanja, melainkan memastikan seluruh sumber daya keuangan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif dan memberikan dampak terhadap pelaksanaan pembangunan.

Melalui strategi tersebut, pemerintah daerah berharap keterbatasan fiskal tidak menjadi penghambat pelaksanaan program prioritas, sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan Kabupaten Sumbawa sesuai arah kebijakan RPJMD. (Jhey)