Lombok Barat, (postkotantb.com)– Pelantikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Barat menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pembangunan.

Hal itu ditegaskan Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha (UNA) saat pelantikan Sekda yang berlangsung Rabu (4/11/2026), dihadiri Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal, anggota DPR RI H. Fauzan Khalid, jajaran Forkopimda, pimpinan DPRD, kepala OPD, camat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta undangan lainnya.


Wabup menyampaikan rasa syukur atas pelantikan Sekda definitif dan berharap kehadirannya membawa semangat baru bagi birokrasi untuk bekerja lebih solid, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Wabup juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal yang dinilai memberikan pendampingan dan dukungan selama proses pemerintahan maupun tahapan seleksi Sekda.

Menurutnya, dukungan Gubernur sejak radiogram hingga proses seleksi dan pelantikan sangat membantu kelancaran administrasi pemerintahan.

Wabup menegaskan proses seleksi Sekda dilaksanakan profesional dan transparan tanpa intervensi dirinya.

"Saya sampaikan bahwa proses seleksi Sekda tidak ada intervensi dari saya. Saya meminta kepada panitia seleksi untuk menetapkan tiga besar sesuai hasil yang dilakukan secara profesional. Alhamdulillah, seluruh proses berjalan lancar dan hari ini kita sudah menetapkan serta melantik hasilnya," ungkapnya.


Ia menyampaikan selamat kepada Sekda yang baru dilantik beserta Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP). Amanah tersebut merupakan tanggung jawab besar, terutama dalam membantu kepala daerah membenahi tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah.

Sekda Diminta Satukan Kekuatan Birokrasi

Wabup menegaskan Sekda memiliki posisi strategis sebagai komandan ASN sekaligus penggerak utama soliditas organisasi pemerintahan daerah. Karena itu, ia meminta seluruh kepala OPD, jajaran UPT, camat, dan seluruh ASN membangun kerja sama serta meninggalkan pola kerja terkotak-kotak.

"Saya tidak ingin lagi ada kubu-kubuan. Mari kita bersama-sama membangun soliditas. Tidak boleh ada lagi OPD yang bekerja sendiri-sendiri atau secara sektoral. Kita harus menjadi satu tim, yaitu Pemerintah Kabupaten Lombok Barat," tegasnya.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak bisa dibebankan kepada satu perangkat daerah. Dibutuhkan koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi lintas sektor agar seluruh program berjalan efektif dan bermanfaat nyata bagi masyarakat.

Kemiskinan, Stunting, dan Anak Tidak Sekolah Jadi PR Besar

Wabup memaparkan sejumlah pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan. Salah satunya kemiskinan. Berdasarkan data, angka kemiskinan Lombok Barat turun dari 11,90 persen menjadi 11,60 persen. Meski positif, pemerintah daerah tetap dituntut bekerja lebih keras menekannya.

Selain itu, stunting masih menjadi perhatian dengan angka 8,93 persen. Ia juga menyoroti anak tidak sekolah yang tercatat 7.364 anak di Lombok Barat.

Menurutnya, persoalan tersebut butuh penanganan bersama, terutama karena sebagian besar anak tidak melanjutkan pendidikan merupakan lulusan SMP yang seharusnya melanjutkan ke SMA atau sederajat. Sementara kewenangan SMA berada di Pemerintah Provinsi NTB.


"Saya mohon kepada Bapak Gubernur agar kami dibantu menyelesaikan persoalan anak-anak tidak sekolah ini. Mereka adalah anak-anak kita, anak-anak Lombok Barat yang harus mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan," ujarnya.

Wabup mengungkapkan melalui gerakan pendataan yang melibatkan guru, pemerintah daerah telah melakukan penelusuran terhadap ribuan anak. Namun masih terdapat ribuan anak yang keberadaan dan kondisi pendidikannya perlu dipastikan kembali.

Persoalan Sampah dan Infrastruktur Butuh Kolaborasi

Tidak hanya pendidikan dan sosial, Wabup menyoroti infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan penanganan sampah yang membutuhkan perhatian serius.

Ia menyebutkan pertumbuhan ekonomi Lombok Barat masih di bawah capaian Provinsi NTB. Di sektor infrastruktur, penyelesaian sejumlah ruas jalan yang belum mampu ditangani melalui kemampuan anggaran daerah juga menjadi perhatian.

Persoalan sampah dinilai menjadi tantangan mendesak, khususnya di kawasan wisata Senggigi yang menjadi ikon wisata unggulan Lombok Barat.

UNA mengaku kerap menerima keluhan masyarakat terkait sampah, baik melalui media sosial maupun pesan langsung. Kondisi tersebut disayangkan karena keindahan Senggigi berpotensi tertutupi persoalan sampah yang belum tertangani optimal.

Ia berharap Sekda bersama seluruh jajaran ASN memperkuat koordinasi dan menghadirkan langkah konkret untuk menyelesaikannya. Dukungan Pemprov NTB dan pemerintah pusat juga diharapkan mampu mempercepat penanganan berbagai persoalan pembangunan.

Menutup sambutan, Wabup kembali mengajak seluruh jajaran menjadikan pelantikan Sekda definitif sebagai momentum memperkuat kebersamaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.


"Masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan. Karena itu, saya meminta Pak Sekda membangun soliditas ASN agar kita bersama-sama menyelesaikan berbagai persoalan di Lombok Barat. Mari kita bekerja sebagai satu tim untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya. (Ramli Jamak)