Lombok Barat, (postkotantb.com) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Barat Drs. H. Fauzan Husniadi, M.M., menegaskan pentingnya membangun ekosistem birokrasi yang solid, harmonis, dan saling mendukung agar sistem pemerintahan berjalan optimal.

Hal itu disampaikan Fauzan usai resmi dilantik sebagai Sekda Lombok Barat, saat diwawancarai awak media, Rabu (4/11/2026).

Menurut Fauzan, secara regulasi dan sistem tata kelola pemerintahan di Lombok Barat sebenarnya sudah cukup baik. Berbagai aturan dan SOP telah tersedia. Namun persoalan yang perlu diperhatikan adalah membangun ekosistem kerja yang sehat di lingkungan birokrasi.

"Kalau menurut saya, sistemnya sudah bagus, tetapi ekosistemnya yang rusak. Aturan sudah ada, SOP sudah ada, tetapi ekosistemnya yang kurang bagus karena sebelumnya ada kubu-kubuan. Itu yang membuat tidak berjalan dengan baik," ungkapnya.

Ia menilai sekat-sekat atau pengelompokan di lingkungan birokrasi harus segera diakhiri. Seluruh jajaran perlu membangun komunikasi, menyatukan persepsi, serta memperkuat koordinasi agar setiap perangkat daerah dapat bekerja dalam satu kesatuan.

Fauzan berharap melalui konsultasi dan komunikasi bersama seluruh elemen pemerintahan, ekosistem birokrasi yang lebih sehat dapat diwujudkan sehingga setiap bagian saling mendukung dan bergerak menuju tujuan pembangunan daerah.

Selain pembenahan internal, Fauzan juga menyoroti pentingnya optimalisasi realisasi APBD. Ia mengungkapkan realisasi anggaran pada 2025 tercatat hanya sekitar 89 persen. Kondisi tersebut menjadi catatan penting agar tidak kembali terulang.

"Pengalaman tahun 2025, realisasi kita hanya 89 persen. Kejadian seperti itu tentu tidak ingin kita ulangi lagi," tegasnya.

Meski demikian, Fauzan mengakui tantangan optimalisasi anggaran pada 2026 cukup berat, mengingat waktu tersisa hanya sekitar 40 hari menjelang akhir tahun anggaran.

Kendati demikian, ia memastikan akan berupaya memaksimalkan belanja daerah, terutama terhadap program dan kegiatan yang telah terurai serta siap dilaksanakan, agar anggaran yang tersedia benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurutnya, APBD harus dimanfaatkan secara maksimal untuk menjawab berbagai PR pembangunan, terutama pemenuhan hak-hak masyarakat, peningkatan pelayanan dasar, serta penanganan persoalan sosial dan ekonomi. Di antaranya angka kemiskinan dan tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Lombok Barat.

"Masih banyak PR kita, termasuk angka kemiskinan dan angka pengangguran yang masih tinggi. Yang jelas, APBD harus kita maksimalkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan tersebut," ujarnya.

Sementara terkait pembiayaan Pilkades Serentak 2026, Fauzan memastikan proses administrasi penganggaran telah diselesaikan. Sebelumnya proses masih menunggu tahapan evaluasi dari Pemprov NTB. Namun saat ini sudah mendapatkan registrasi dan tinggal menunggu pencairan.

"Kalau terkait pengelolaan dana, terutama biaya Pilkades, sudah selesai. Kemarin masih dalam proses evaluasi dari provinsi, tetapi sekarang sudah diregistrasi dan tinggal dicairkan," jelasnya.

Dengan berbagai agenda tersebut, Fauzan berharap momentum kepemimpinannya sebagai Sekda definitif dapat menjadi awal penguatan tata kelola pemerintahan Lombok Barat. Konsolidasi birokrasi, peningkatan disiplin, sinergi antarlembaga, serta percepatan realisasi anggaran menjadi langkah penting untuk memastikan pemerintahan berjalan efektif dan pembangunan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (Ramli Jamak)